Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice menetapkan mantan Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz untuk menduduki jabatan baru sebagai ketua panel tingkat tinggi untuk pengendalian dan perlucutan senjata yang dikenal dengan International Security Advisory Board.
Panel ini bertugas menyusun kajian independen di lingkup pengendalian dan perlucutan senjata serta nonproliferasi nuklir. Saran dan pertimbangan yang dibuat kemudian diberikan kepada Menteri Luar Negeri AS. Panel ini juga memberikan masukan untuk masalah nuklir Korea Utara, India dan Iran.
Posisi baru ini menandai kembalinya Wolfowitz ke panggung pemerintahan. Wolfowitz yang punya hubungan erat dengan Gedung Putih, mundur dari Bank Dunia pada Juni lalu setelah dilanda skandal pemberian kompensasi berlebihan untuk Shaha Riza, staf Bank Dunia yang juga kekasihnya.
Mantan Dubes AS untuk Indonesia ini memiliki karier yang panjang di pemerintahan, antara lain menjabat wakil menteri pertahanan. Ketika menjadi orang nomor dua di Pentagon itulah, ia menjadi salah satu arsitek utama Perang Irak. [AP/Y-2]
Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris dan Prancis setuju untuk menambah sanksi terhadap Iran. Penambahan sanksi itu berupa pemantauan lebih melekat terhadap institusi keuangan dan militer Iran. Selain itu, ada larangan untuk para eksportir melakukan bisnis dengan Teheran, larangan bepergian bagi ilmuwan Iran dan beberapa pejabat kunci, pembekuan aset yang dimiliki orang-orang dan bank yang terkait dengan proliferasi.
Negara-negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB itu, ditambah Jerman, menghabiskan hari ketiga perundingan hingga Kamis malam (Jumat WIB) untuk menyepakati hal-hal prinsip yang membentuk sanksi ketiga untuk Iran. Upaya negara-negara kekuatan utama dunia untuk mendorong resolusi baru PBB, menurut ketua juru runding nuklir Iran, Saeed Jalili, merupakan strategi ilegal. "Keseluruhan proses itu ilegal," ungkap Saeed Jalili di Brussels. [AP/Y-2]
Militer Myanmar terus melakukan penangkapan aktivis politik kendati telah berjanji kepada PBB untuk menghentikan penangkapan politik. Saat ini diperkirakan militer menangkap lagi 100 aktivis. Amnesty Internasional mencatat ada 1.850 tahanan politik yang masih mendekam di penjara-penjara Myanmar. "Bukannya menghentikan penangkapan, Pemerintah Myanmar malah makin gencar memburu aktivis," menurut Amnesty Internasional.
Dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, menteri luar negeri dari Inggris, Prancis, AS mendesak pimpinan dunia untuk menekan militer Myanmar agar menghormati hak asasi. Dalam pernyataan bersama ditegaskan bahwa menjadi sangat penting mewujudkan transisi demokrasi dan meningkatkan kondisi hak asasi di sana.Menurut Amnesty International, sedikitnya 700 orang ditahan sejak September, sementara 1.150 tapol yang sudah ditahan sejak lama tak kunjung dibebaskan. [AP/Y-2]