[JAKARTA] Komisi V DPR menagarai adanya pejabat terlibat calo tanah, dan meminta pemerintah untuk menindaknya serta meminimalisasi spekulan tanah pada proyek pembangunan jalan tol dan untuk kepentingan umum lainnya. Selain itu, DPR juga meminta pemerintah agar memberikan nilai ganti rugi yang sesuai dengan nilai nyata kepada masyarakat yang tanahnya terkena proyek.
Demikian antara lain kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto di Jakarta, Kamis (24/1).
Ketua Komisi V DPR, Achmad Muqowam mengatakan, DPR sudah all out memberikan dukungan politik untuk pembangunan 1.119 km jalan tol, tetapi masalahnya terpulang pada aparat pemerintah, yang tidak beres melaksanakan implementasi peraturan di lapangan. "Dukungan apalagi yang perlu kami berikan kepada pemerintah?'' tanyanya.
Dikemukakan, persoalan yang tidak kunjung selesai dalam pembangunan jalan tol dari dulu adalah masalah pembebasan lahan, akibat lemahnya koordinasi di jajaran aparat pemerintah. Bahkan ada indikasi, aparat pemerintah terlibat dalam percaloan tanah dengan berbagai caranya sendiri-sendiri.
Komisi V sepakat mengusulkan peningkatan honor panitia pembebasan lahan untuk kepentingan umum, agar mereka tidak tergoda ikut terlibat dalam percaloan tanah. Komisi V juga meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan serta menindak aparat yang terlibat percaloan tanah.
"Kami menilai, honor Rp 75.000 sampai Rp 125.000/bulan bagi panitia pembebasan tanah perlu ditingkatkan,''katanya.
Muqowam juga menyorot perilaku pejabat pemerintah daerah, yang terkesan memanfaatkan proyek kepentingan umum sebagai kesempatan mengeruk modal untuk membiayai pencalonannya kembali sebagai kepala pemerintah daerah, di antaranya dengan cara menaikkan nilai jual objek pajak.
"Pembebasan lahan sering lancar di daerah yang akan melangsungkan pemilihan kepala daerah, dan banyak rakyat yang hanya menerima kwitansi kosong. Saya minta Menteri Dalam Negeri lebih jeli mengawasi permainan seperti itu,'' ujarnya.
Anggota Komsi V lainnya, Randy mengatakan, permainan spekulan tanah bermula dari pembocoran informasi "orang dalam" pemerintah mengenai lokasi-lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan umum. Berdasarkan informasi itu, para spekulan bergerak membeli tanah masyarakat, lalu dijual mahal kepada pemerintah atau pemilik proyek.
"Ini fakta. Saya sendiri pernah ditawari untuk membeli tanah lokasi proyek penting, tetapi saya tidak mau,'' ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi V lainnya, Nurafni meminta pemerintah lebih tegas kepada investor yang tidak serius membangun proyek jalan tol. Bahkan bila perlu, membatalkan kemenangan tender bagi investor yang tidak mempunyai modal cukup. [L-7]