[JAKARTA] Pemerintah memastikan, privatisasi 37 badan usaha milik negara (BUMN) akan dilakukan pada triwulan kedua 2008. Ini disebabkan pemerintah butuh waktu untuk mempersiapkan keseluruhan prosesnya.
Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, seusai rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (24/1) mengatakan, privatisasi ditargetkan pada triwulan II karena saat ini masih dalam tahap persiapan. "Semuanya bergantung pada kondisi pasar," tuturnya.
Dari hasil rapat Komite Privatisasi, yang memfinalisasi program tahunan privatisasi (PTP) 2008, Sofyan mengungkapkan, lebih dari 30 BUMN yang disetujui untuk diprivatisasi. Empat di antaranya adalah carry over dari PTP 2007, yaitu Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Industri Gelas, dan Cambridge Primissima.
"Kita akan memasukkan permohonan pada Februari untuk didiskusikan dengan DPR. Nanti kalau sudah disetujui, tinggal dilihat timing-nya sehingga kita punya waktu lebih banyak," kata Sofyan.
Sebagian besar hasil privatisasi BUMN dialokasikan untuk pengembangan perseroan. Sementara pemasukan bagi pos privatisasi di APBN 2008 sebesar Rp 1,5 triliun diperkirakan bersumber dari penjualan saham green shoe pemerintah di BNI sebesar 10 persen.
BTN
Bank Tabungan Negara (BTN) katanya, termasuk BUMN yang akan diprivatisasi. "BTN masih mengalami mismatch kredit dan permodalan. Jadi, kita akan lakukan dua opsi, yakni Initial Public Offering (IPO) saham baru maksimal sebesar 30 persen, serta strategic sales yang akan dijual kepada bank-bank BUMN lain sebesar maksimal 99,5 persen," katanya.
Namun ia menjamin, tak akan ada yang berubah dari BTN. Fokusnya tetap pada pembiayaan perumahan untuk rakyat. "Pemerintah tetap memegang golden share. Jadi BTN tidak akan berubah dari tujuan utamanya," tutur Sofyan.
Sementara untuk PT Industri Kereta Api (PT Inka), pemerintah beralasan, BUMN tersebut memiliki potensi yang bagus. Namun, dibutuhkan strategi investasi agar bisa lebih meningkat di pasar kereta api domestik maupun luar negeri. Untuk PT Inka, pemerintah akan melakukan opsi divestasi sebesar 49 persen.
Untuk Krakatau Steel, pemerintah juga akan melakukan dua opsi, strategic sales maksimal 15 persen, sedangjan IPO maksimal 40 persen. "Kapasitas produksi optimum Krakatau Steel sebesar 3,2 juta ton. Namun sekarang, baru bisa produksi sebesar 2,2 juta ton saja," katanya. [D-10]