[JAKARTA] Kualitas demokrasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh mutu pilar-pilar demokrasi itu sendiri, seperti partai politik (parpol) dan aturan perundang-undangan yang membangun sistem yang demokratis. Ketika parpol rusak, demokrasi menjadi tidak berbobot.
Karena itu, yang harus dibenahi pertama adalah parpol. Caranya, partai-partai politik harus terbuka dan berani merekrut kader-kader bangsa yang terbaik. Dengan kader-kader yang berkualitas, diharapkan nantinya orang-orang yang duduk di DPR dapat menghasilkan aturan perundang-undangan yang berkualitas pula.
Hal itu merupakan benang merah diskusi bertajuk "Demokrasi di Persimpangan Jalan: Melihat Tantangan Kepemimpinan di Indonesia 1999-2014" yang diselenggarakan Center for Information and Development Studies (CIDES) di Jakarta, Rabu (23/1).
Pembicara pada diskusi itu adalah pengamat politik Indria Samego, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin.
Zulkifli Hasan berpendapat buruknya citra partai politik di mata masyarakat saat ini karena ada jurang antara parpol sendiri dengan masyarakat. Parpol tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dalam hal pemilihan kepala daerah, calon yang dinilai layak oleh masyarakat setempat ternyata tidak direstui oleh dewan pimpinan pusat partai.
Hal seperti ini terjadi karena demokrasi belum diterapkan secara sungguh-sungguh di internal partai. Karena itu, menurut dia, pembenahan partai dimulai dengan menerapkan budaya demokrasi pertama kali di kalangan internal partai.
Kader Terbaik
Anas Urbaningrum menambahkan pembenahan internal itu juga dilakukan dengan cara partai harus aktif dan bersedia diisi oleh kader-kader bangsa terbaik. Jangan membiarkan partai dikuasai oleh orang-orang yang sudah dinilai negatif oleh publik.
Bahkan, kader-kader yang duduk di parlemen nantinya adalah mereka yang rajin, bekerja serius, dan bertanggung jawab pada konstituennya. Meski hal ini kemudian akan sangat ditentukan oleh sistem pemilu yang akan dipakai pada pemilu.
Sedangkan Pramono Anung mengatakan demokrasi di internal partai rusak karena syahwat politik para elitenya terlalu tinggi. Dia mencontohkan, kader-kader partai yang kalah bersaing di partainya lantas memilih keluar dan membentuk partai baru.
[A-21]