Abimanyu
Pedagang menjajakan telur ayam di Pasar Boplo, Jakarta Pusat, Kamis (24/1). Harga pakan ayam yang meningkat memicu kenaikan harga telur, dari Rp.10.000 per kilogram menjadi Rp. 11.000.
[JAKARTA] Pemerintah harus membuat kebijakan pangan untuk menopang stabilitas harga kebutuhan pokok. Hal itu, disebabkan kondisi perekonomian Indonesia sangat mudah terpengaruh dengan perubahan ekonomi global.
Menurut dia, kenaikan harga bahan pokok, dapat terjadi setiap saat, mengingat ketergantungan Indonesia yang tinggi kepada ekonomi global. Apa pun yang terjadi di pasar global, Indonesia selalu terkena dampaknya.
"Kalau kita tidak memiliki kebijakan untuk menopang stabilitas harga kebutuhan pokok, itu akan sangat sulit. Makanya, pemerintah harus berpikir, apa pun harus dilakukan agar bisa menurunkan dan membuat harga stabil," kata Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin), MS Hidayat, seusai acara peluncuran buku Essays in Macroeconomic Policy: The Indonesian Experience karya Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom, di Jakarta, Rabu (23/1).
Terkait dengan itu, pemerintah diminta mengembalikan fungsi Bulog sebagai pembuat kebijakan dalam menjaga kestabilan harga barang pokok, seperti ketika masih berstatus lembaga pemerintah non-departemen (LPND). "Ada arus pemikiran mengenai difungsikan kembali Bulog seperti dulu. Saya kira, pemikiran itu harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Sebab, kalau terjadi kemelut seperti sekarang, rapat kabinet akhirnya menjadi ajang saling menyalahkan di antara mereka," ujar Hidayat.
Ketika ditanya apakah Kadin setuju status Perum Bulog dikembalikan ke LPND, Hidayat mengatakan, pihaknya masih melakukan pembahasan. Namun, Kadin cenderung ingin fungsi Bulog dalam menjaga kestabilan harga diaktifkan kembali.
"Yang paling pokok, bagaimana policy pemerintah terhadap harga bahan-bahan pokok, kebutuhannya dan suplainya. Fungsi itu dilakukan Bulog ketika masih berstatus LPND. Kami (Kadin, Red) sedang membahas jangan-jangan memang itu yang harus dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga," kata Hidayat.
Seperti diketahui, pemerintah tengah mengkaji kembali kemungkinan mengembalikan status Bulog dari perusahaan umum (Perum) menjadi LPND, seiring dengan kenaikan harga kedelai impor dan sejumlah bahan pokok yang tidak terkendali. Perubahan status Bulog dari LPND menjadi Perum sendiri, ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003. Dengan perubahan tersebut, Bulog bukan lagi bertindak sebagai policy maker, tapi sebagai policy executing entity.
Kebijakan yang harus dijalankan Bulog adalah pengelolaan logistik pangan pokok dan strategis, berdasarkan amanat tugas pelayanan publik (public service obligation/PSO) dan diperkenankan mengambil keuntungan ekonomi dari usaha lain di bidang pangan untuk membiayai aktivitas internal perusahaan. Hal inilah yang membuat Bulog tidak lagi berfungsi menjaga kestabilan harga barang pokok, ketika barang-barang impor masuk ke pasar dalam negeri.
Bea Masuk
Di tempat yang sama, Ketua Panitia Anggaran DPR, Emir Moeis menilai, penghapusan bea masuk untuk beberapa produk pangan seperti kedelai merupakan kebijakan yang putus asa.
"Masalah kedelai timbul karena liberalisasi perdagangan yang tidak diantisipasi dengan baik. Makanya, kejadiannya seperti ini, sehingga diambil jalan subsidi dengan terpaksa memotong bea masuk. Apa boleh buat, masa kita tidak boleh makan tempe. Ini sebenarnya tindakan yang memang sudah putus asa, tapi harus dilakukan," kata Emir.
Untuk menutupi subsidi itu, lanjutnya, pemerintah mencoba menghemat anggaran kementerian atau lembaga sebesar 15 persen. Namun, hampir semua departemen dan lembaga mengaku kesulitan menghemat.
Dia menambahkan, pemerintah tidak bisa selamanya memberikan subsidi dari APBN untuk kedelai atau bahan makanan lainnya. Sebab, berapa pun subsidi yang diberikan tidak akan mencukupi.
Untuk itu, kebijakan pemerintah harus lebih diarahkan pada ketahanan pangan yang tepat sasaran. "Seharusnya, kita tanam kedelai sekitar tiga sampai empat tahun lalu, tapi pemerintah tidak punya perhatian. Makanya sekarang begini, stok kedelai kurang mau impor harganya mahal, ujung-ujungnya subsidi lagi," ujar Emir. [J-9]