SP/Charles Ulag
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu (kiri), dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah (tengah), menerima buku dari Deputi Senior Gubernur BI, Miranda Goeltom pada peluncuran buku Miranda Goeltom berjudul "Essays in Macroeconomic Policy:The Indonesian Experience" di Jakarta, Rabu (23/1).
[JAKARTA] Keputusan Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed) menurunkan suku bunga hingga 75 basis poin (0,75 persen) dinilai sebagai langkah yang tepat untuk meredam keterpurukan pasar saham dan pasar uang global. Namun di sisi lain, keputusan The Fed untuk melakukan rapat yang lebih cepat dari jadwal pada 30 Januari mendatang, memberi sinyal resesi ekonomi Amerika Serikat (AS) semakin jelas.
"Apa yang dilakukan The Fed di luar kebiasaan. Mereka mempercepat rapat, padahal schedule-nya tanggal 30 Januari. Ini karena kondisi sudah sedemikian buruk. Keputusan penurunan suku bunga The Fed sebesar 75 basis poin juga merupakan yang pertama kali dalam sejarah," kata Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI), Miranda S Goeltom, seusai acara peluncuran bukunya yang berjudul Essays in Macroeconomic Policy : The Indonesian Experience, di Jakarta, Rabu (23/1).
Menurut dia, keputusan The Fed, membuat bursa regional pada perdagangan Rabu mengalami rebound (pemulihan) begitu juga dengan pasar uang. Hal itu, juga memicu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) naik 181,754 poin (7,92 persen) ke level 2.476,278 dan rupiah menguat menjadi Rp 9.385 dari Rp 9.475.
Namun kondisi tersebut, harus tetap diwaspadai, karena dampak kasus subprime mortgage di AS belum selesai. Hingga beberapa bulan ke depan, volatile (gerak naik-turun yang tidak pasti) pasar saham dan pasar uang masih tinggi, seiring dengan pengumuman laporan keuangan tahunan lembaga keuangan di negeri Paman Sam itu.
"Dalam keadaan seperti ini, kita jangan hilang kewaspadaan. Jangan lupa belum semua financial institution di AS memberikan annual report-nya. Jadi ada kemungkinan kita akan melihat turbulences seperti ini," ujar Miranda.
Tegas
Terkait dengan itu, lanjutnya, pemerintah dalam hal ini presiden dan tim ekonominya, harus terus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan agar dampak negatif dari perekonomian AS terhadap Indonesia tidak terlalu besar. "Kita pasti kena dampak karena kita sudah open economy. Tapi bagaimana supaya dampaknya bisa diperkecil, itu yang harus dipikirkan," kata Miranda.
Hal senada juga dikatakan Deputi Gubernur BI Budi Mulya. Menurutnya, apa yang dilakukan The Fed merupakan langkah yang tepat pada momentum yang tepat karena kondisi darurat.
Ketika ditanya apa yang akan dilakukan BI dalam menyikapi perubahan ekonomi AS, Budi mengatakan, BI berkomitmen untuk menjaga rupiah tetap stabil, tentunya dengan selalu siaga melakukan intervensi ke pasar. "Kalau komitmen ini tidak dilakukan, barangkali yang terlihat di pasar adalah lain dari pada penutupan rupiah setiap hari. Kita selalu ada di pasar," kata Budi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengantisipasi dengan serius dampak resesi ekonomi dunia terhadap perekonomian Indonesia. Caranya dengan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 6,4 persen, mengontrol laju inflasi, dan mempertahankan, atau bahkan meningkatkan daya beli masyarakat dengan menjaga stabilitas komoditas.
Hal itu dijelaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada wartawan di kantor Presiden Jakarta, Rabu (23/1), setelah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia dipanggil bersama Menteri Koordinator Perekonomian Budiono, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris.
"Posisi Indonesia berbeda kalau momentum pertumbuhan kita 6,4 persen. Tentu kita tahu ancaman dari resesi global sangat mungkin mempengaruhi proyeksi perekonomian kita. Karena itu, respons dari kita baik dari sisi fiskal maupun moneter akan disesuaikan," katanya.
Pertama, bagaimana pengaruh perekonomian global langsung terhadap perekonomian Indonesia. Apakah itu melalui neraca pembayaran dari sisi ekspor maupun impor.
Kedua, pengaruh ke pasar saham dan pasar uang tidak boleh direspons secara spontan, tetapi lebih melihat dari sisi beberapa data penopang, dan sisi riil, juga dari sisi industri atau perusahaan. "Dari sisi industri ini, kita lihat formulasi kebijakan yang dianggap paling tepat," papar Sri Mul- yani. [J-9/A-21]