[JAKARTA] Pemerintah diminta menentukan harga jual komoditas bahan pangan dari importir kepada produsen, dan dari produsen kepada pengusaha, untuk mengontrol lonjakan harga bahan pangan yang diduga banyak dikendalikan importir besar. Di samping itu, pemerintah juga didesak menindak tegas importir yang terbukti mempermainkan harga bahan pangan.
Desakan itu disampaikan Ketua Asosiasi Bakery Indonesia (ABI), Ramelan Hidayat, di Jakarta, Senin (21/1). Dia berharap, harga tepung terigu di pasaran tidak dikendalikan pemain pasar. Untuk itu, diperlukan batasan harga tertinggi dan terendah yang ditentukan pemerintah.
"Kalau nanti terbukti ada importir yang bermain harga, pemerintah bisa menutup usahanya. Sehingga importir bisa memberikan harga yang wajar. Jangan sampai harga komoditas yang sudah naik, semakin tinggi akibat permainan spekulan," ujarnya.
Dia mengungkapkan, saat ini sekitar 100 dari 1.000 industri bakery nasional kelas menengah dan kecil, dalam enam bulan terakhir terpaksa berhenti produksi. Hal itu akibat kenaikan harga bahan baku baku 25 sampai 60 persen. Kenaikan harga tepung terigu, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam bahkan membuat industri merugi sampai 50 persen. Saat ini, harga tepung terigu terus naik sampai Rp 6.900 dari sebelumnya Rp 4.000 per kg.
Ulah importir yang diduga mempermainkan harga bahan pangan, juga dikeluhkan Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian, Soetarto Alimuso. Menurutnya, praktik bisnis yang dikembangkan importir dalam 10 tahun terakhir, menyebabkan lonjakan harga kedelai di dalam negeri.
Menurutnya, AS telah menjebak Indonesia dengan fasilitas pembebasan kredit ekspor ke importir. Pengusaha boleh mengimpor dengan pembayaran dilakukan di belakang hingga enam bulan ke depan.
"Importir melakukan hal yang sama kepada pengusaha, boleh mengambil kedelai dengan pembayaran di belakan, hingga tiga kali pengambilan. Akibatnya, para pengusaha dan industri kecil menengah berbasis kedelai manja dan terlena dengan berbagai kemudahan itu," jelasnya.
Dalam kondisi seperti itu, kedelai dari petani tersisih. Petani pun enggan menanam kedelai karena terus merugi akibat harga kedelai impor dijual sangat murah.
Direktur Budidaya Kacang-kacangan dan Umbi-umbian Ditjen Tanaman Pangan Deptan, Muchlizar Murkam menyayangkan liberalisasi tata niaga pangan Indonesia. "Waktu Bulog masih memegang kendali, tahun 1992, Indonesia malah bisa swasembada kedelai dengan produksi mencapai 1,8 juta ton per tahun," ujarnya.
Dia mengatakan, Deptan tidak dapat memacu petani menanam kedelai, jika harga kedelai di dalam negeri tidak dapat bersaing.
Oleh karena itu, lahan pertanian kedelai berkurang dari 1,6 juta ha menjadi 600.000 ha saja.
Bergantung Impor
Secara terpisah, ekonom dari Institute for Decelopment of Economics and Finance (Indef) Imam Sugema memperkirakan, harga tepung terigu, gula pasir, minyak goreng, beras, dan kedelai, akan terus naik. Hal itu disebabkan besarnya kebergantungan Indonesia pada produk bahan pangan impor.
Ironisnya, pemerintah tetap mengimpor karena biayanya lebih murah ketimbang meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri. Dampaknya, ketika harga bahan pangan dunia naik karena sebagian besar digunakan untuk industri biofuel, harga pangan nasional ikut naik.
Saat ini, komoditas bahan pangan di sejumlah negara produsen utama, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Australia, dan Thailand, kebanyakan digunakan untuk industri biofuel. Akibatnya, stok internasional berkurang, sedangkan stok yang ada dipertahankan untuk kebutuhan dalam negeri masing-masing negara.
Indonesia, menurutnya, tidak memperhitungkan pemakaian bahan pangan untuk biofuel.
Senada dengan itu, pengamat pertanian, HS Dilon memperkirakan, industri biofuel akan memegang kendali. Karena itu, harga bahan pangan seperti gula pasir, jagung, dan kedelai akan terus melonjak. Solusi yang bisa diambil yakni menjaga ketahanan pangan melalui peningkatan produksi.
"Persaingan antara kebutuhan energi dan pangan akan semakin ketat. Ditambah lagi dunia mengalami kelangkaan energi yang berpengaruh pada harga. Terbukti, gejolak komoditas harga pangan dimulai ketika harga minyak mentah dunia mulai naik dari US$ 70 per barel," jelas Dilon.
Ketua Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia, Franciscus Welirang menambahkan, harga komoditas pangan sampai semester II akan terus bergejolak. Tetapi hal tersebut tidak bisa sepenuhnya menjadi salah pemerintah. Kondisi komoditas pangan dunia saat ini langka dan terjadi di semua negara tidak hanya Indo-nesia. [EAS/L-11]