anjir senantiasa menghantui warga Jakarta ketika musim penghujan tiba. Mereka yang bermukim di bantaran sungai atau di daerah cekungan mau tak mau harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi atau di daerah bebas banjir.
anjir senantiasa menghantui warga Jakarta ketika musim penghujan tiba. Mereka yang bermukim di bantaran sungai atau di daerah cekungan mau tak mau harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi atau di daerah bebas banjir.
Ancaman banjir tidak hanya di daerah permukiman padat di bantaran sungai. Seluruh wilayah ibu kota negara nyaris digenangi air dengan ketinggian yang cukup signifikan pada awal 2007 lalu. Bahkan ketika itu genangan air menjangkau Jalan MH Thamrin dan Istana Negara.
Peristiwa tersebut menyadarkan warga Jakarta, terutama pimpinan pemerintah di pusat dan DKI Jakarta bahwa telah terjadi kekeliruan dalam pengelolaan lingkungan. Sorotan pun tertuju pada kawasan Bogor, Puncak dan Cianjur. Kawasan dataran tinggi tersebut merupakan hulu sungai-sungai besar, seperti Ciliwung, Pesanggrahan, dan Cisadane, yang bermuara di Jakarta, Tangerang dan Bekasi. Kawasan itu juga merupakan daerah tangkapan hujan, yang pada saat musim penghujan tiba, curah hujan di sana sangat tinggi.
Berbagai pemikiran mengatasi banjir pun muncul. Ada gagasan untuk membangun waduk di Ciawi, membuat sodetan dan Cekdam. Semua rencana tersebut tentu menghadapi berbagai persoalan sosial, seperti sejumlah masyarakat akan kehilangan tempat tinggal dengan berbagai fasilitas sosial yang ada, kehilangan lahan pertanian, berkurangnya debit air sungai dan sebagainya.
Karena itu, ketika Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengadakan pertemuan dengan Pemda Kabupaten dan Kota Bogor beberapa waktu lalu, untuk membahas rencana pembangunan Waduk Ciawi, warga di sekitar lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan waduk berharap cemas.
Sejumlah warga kepada SP mengatakan, jika memang waduk itu terealisasikan harus memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat, di antaranya dapat digunakan untuk usaha perikanan rakyat dengan cara membuat karamba di tepian waduk.
Selain itu, warga meminta waduk itu dilengkapi saluran irigasi bagi pertanian warga di sekitarnya. "Jangan hanya dibuat waduk saja demi kepentingan Jakarta, masyarakat petani di sekitar juga harus dapat menikmati dengan adanya saluran irigasi untuk persawahan," ujar Sulaeman (49) warga Desa Ciawi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
Hilmawan, warga setempat menyatakan, kalau bendungan saja yang dibangun tanpa ada kontribusi jelas bagi masyarakat, tidak menutup kemungkinan warga akan keberatan dan siap menulis surat penolakan kepada pemerintah daerah maupun pusat.
Kepada Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Bogor, Isman Kadar mengatakan, rencana pembangunan Waduk Ciawi sudah ada sejak empat tahun lalu dan sampai saat ini tidak realisasinya. "Bahkan di tahun 2002 lalu saya sempat diminta untuk ikut rapat dan sosialisasi rencana pembangunan Waduk Ciawi ," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, lanjut Isman, dibeberkan rencana pembangunan bendungan Ciawi yang bisa menampung jutaan meter kubik air dari hulu Sungai Ciliwung. Bendungan itu, selain untuk menampung air sungai jika sedang hujan juga diharapkan bisa menjadi pasokan air baku bagi DKI Jakarta.
Sodetan
Pemkab Bogor termasuk Isman Kadar mempertanyakan, mengapa pembangunan Waduk Ciawi hanya untuk dua tujuan saja, yakni menampung air Sungai Ciliwung dan menjadi air baku untuk DKI. "Pemkab Bogor mengusulkan agar fungsi bendungan ditambah yakni sebagai saluran irigasi untuk sawah penduduk sekitarnya," kata Isman Kadar.
Alasannya sangat realistis karena sawah di sekitar Ciawi masih memerlukan saluran irigasi. "Tetapi setelah empat kali pertemuan, sampai saat ini saya belum dengar lagi realisasi rencana itu, tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa ada kelanjutan," katanya.
Senada dengan Isman, Kepala Kantor Informasi dan Pariwisata Kota Bogor, Yamin M Saleh mengatakan, rencana pembuatan sodetan sungai dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cisadane yang disebut sebagai salah satu solusi mengurangi limpahan air di saat musim penghujan beberapa tahun lalu juga tidak ada kelanjutannya. Padahal sosialisasi dan rencana tersebut sudah diberikan ke Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor, tetapi sampai saat ini rencana tersebut tidak pernah terealisasi.
Menurut Yamin, bila pembangunan sodetan itu dilaksanakan, Pemkot Bogor tidak keberatan daerah Sukasari dijadikan lokasi sodetan sungai. Dipilihanya daerah tersebut karena dekat dengan Cisadane. "Prinsipnya Pemkot Bogor mempersilakan, asalkan tidak ada warga kami yang dirugikan, selain itu sodetan aman bagi warga sekitarnya," ujar Yamin.
Cekdam
Pakar Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Konservasi Tanah dan Air Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Naik Sinukaban mengatakan, solusi lain mengatasi banjir adalah dengan membangun Cekdam di daerah hulu sungai. Cekdam merupakan salah satu teknik konservasi tanah dan air yang sederhana, namun berguna menampung air hujan yang turun. "Dengan demikian dapat menurunkan koefisien aliran permukaan sungai yang selama ini menjadi penyebab banjir di daerah Jakarta dan sekitarnya," kata Naik.
Menurut dia, setiap sungai di daerah hulu hendaknya dibangun Cekdam. Cukup dengan ukuran kecil, misalnya dengan daya tampung sekitar 100 atau 200 meter kubik. Selain dapat mencegah banjir, Cekdam juga memberikan manfaat untuk irigasi dan sebagainya.
Tingginya aliran permukaan sungai, lanjut Naik, mengakibatkan hilangnya jumlah air sebanyak 1,5 miliar liter kubik di setiap musim hujan. Padahal, dengan jumlah tersebut, dapat memenuhi kebutuhan air bagi 11 juta warga Jakarta dan dapat mengairi sekitar 20.000 hektare area persawahan. Menyinggung proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, Prof Naik mengatakan, proyek itu pun perlu dilakukan, namun tidak cukup efektif. Karenanya ia mengusulkan, sebagian pendanaan proyek tersebut, hendaknya diperuntukan bagi pembuatan Cekdam di daerah hulu sehingga banjir dapat diminimalkan.
Staf Pengajar Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, IPB, Dr Supriyanto yang juga Ketua Gerakan Penghijauan Peduli Banjir Jakarta dan Sekitarnya (GPPBJS) menegaskan, banjir merupakan salah satu masalah yang sering dialami DKI Jakarta. "Penyebabnya karena curah hujan yang tinggi, lahan kritis dan vegetasi kurang, resapan air menurun, waduk, situ dan saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik," katanya.
Menurut dia, dari data sebaran curah hujan di Jabodetabek, curah hujan tertinggi sekitar 3.000-3.500 milimeter per tahun terjadi di Kota dan Kabupaten Bogor, dan terendah terjadi di DKI Jakarta dengan angka 1.700 milimeter per tahun. Untuk kota Tangerang, Bekasi dan Depok sekitar 2000-3000 milimeter per tahun.
Luas lahan kritis sampai tahun 2004 di DAS Ciliwung mencapai 5.400 hektare, yang tersebar di Kabupaten Bogor sekitar 4.600 hektare, Kota Bogor sekitar 70 hektare dan Kota Depok sekitar 730 hektare. "Lahan kritis tersebut perlu dibangun kembali dengan menaman jenis-jenis yang produktif dan disukai oleh masyarakat. Dengan demikian, penanganan DAS Ciliwung harus terpadu yang melibatkan dua provinsi, Jawa Barat dan DKI Jakarta," imbuhnya.
Sementara saat ini, enam dari 20 situ yang dimiliki DKI Jakarta telah rusak parah yaitu, Situ Rawa Dongkal, Aneka Elok, Rawa Badung, Ria Rio, Kebon Melati, dan Pluit. Selain tercemar sampah dan limbah, pendangkalan di situ-situ tersebutterjadi oleh tumbuhan air.
Solusi penanggulangan banjir, menurutnya, bukan hanya didasarkan pada civil engineering tetapi harus didasarkan pula pada Agricultural, Fisheries and forestry engineering. "Salah satunya dengan peningkatan resapan air melalui rehabilitasi hutan dan lahan (penghijauan),'' katanya. (SP/ RG Windrarto dan Epi Helpian)