[JAKARTA] Pimpinan Komisi XI DPR meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mempersoalkan soal kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) sebagai pertimbangan dalam menentukan calon Gubernur BI seiring dengan berakhirnya masa tugas Burhanuddin Abdullah pada Mei 2008. Permintaan tersebut disampaikan agar, pejabat sekarang bisa dicalonkan kembali karena masih layak untuk memimpin BI ke depan.
Ketua Komisi XI DPR, Awal Kusumah di Jakarta, Minggu (20/1) mengatakan, kasus itu sudah ditindaklanjuti Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan memanggil pejabat BI termasuk, Burhanuddin Abdullah, tetapi belum bisa dijadikan dasar menentukan dia bersalah atau tidak.
Sebagai informasi, kasus aliran dana BI ke DPR dan sejumlah aparat hukum saat ini masih terus diproses oleh KPK. Semua pihak yang dianggap mengetahui permasalahan itu telah dimintai keterangan oleh KPK, termasuk Gubernur BI sendiri dikabarkan sudah memberikan keterangan ke lembaga penegak hukum tersebut pekan lalu, tetapi tidak sempat diketahui oleh publik.
"Kita harapkan Presiden bisa jernih melihat siapa yang cocok untuk menjadi Gubernur BI mendatang, karena posisi itu penting sebagai panglima moneter. Janganlah kasus yang belum jelas ini, mengacaukan pertimbangan presiden," kata Awal.
Dia mengatakan, banyak figur yang baik dan cocok di BI untuk menjadi gubernur
BI, salah satunya Burhanuddin Abdullah yang masih cocok untuk melanjutkan kepemimpinan dalam lima tahun mendatang. Selain Burhanuddin, calon lainnya yang sudah disebut-sebut yakni, Hartadi A Sarwono, Aulia Pohan dan terakhir nama Darmin Nasution mulai disebut-sebut.
"Calon Gubernur BI itu adalah orang yang familiar dengan bidang kerja bank sentral," katanya.
Pentingnya figur yang memahami seluk beluk fungsi dan tugas bank sentral, supaya ketika memimpin tidak membutuhkan waktu untuk belajar dari awal. Figur Burhanuddin tutur Awal masih layak diberi kesempatan untuk melanjutkan kepemimpinannya.
Dalam penentuan, dia berharap prosesnya harus bersih dari unsur politis, supaya tidak mengganggu independensi bank sentral yang sudah terbangun sedemikian kokohnya.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Maruarar Sirait mengatakan, Burhanuddin merupakan figur yang cukup mampu menjaga independensi BI, sehingga masih layak untuk dipertimbangkan sebagai salah satu calon.
"Keberanian Burhanuddin untuk berbeda pendapat dengan pemerintah dalam beberapa hal menunjukkan independensi BI, seperti dalam beberapa pernyataannya yang menilai kualitas pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas," kata Maruarar.
Burhanuddin papar Maruarar kalau kelak terpilih kembali diharapkan konsisten mempertahankan kebijakannya ke sektor riil yang independen. Selain itu harus mengharmonisasikan kebijakannya dengan pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi makro yang semakin berat. [B-15]