Untuk jangka panjang, seyogyanya pemerintah memiliki program dan skema yang berkaitan dengan pola tanam, insentif penanaman, bibit, dan sebagainya. (Menteri Perindustrian, Fahmi Idris)
[JAKARTA] Awal tahun ini, Departemen Pertanian akan mengembangkan kedelai produktivitas tinggi di lahan seluas 200.000 hektare (ha), yang tersebar di beberapa daerah. Program ini akan menjadi percontohan dengan dukungan benih unggul, teknologi, dan penyuluhan intensif.
"Dari lahan, yang juga menjadi semacam sekolah lapang ini, nantinya bisa dihasilkan kedelai sekitar 3 ton/ha, atau total mencapai 600.000 ton. Dengan ditambah produksi dari lahan biasa milik petani, yang diharapkan mencapai 300.000 ha, maka secara nasional tahun 2008 produksi kedelai diharapkan mencapai 1 juta ton," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Departemen Pertanian, Sutarto Alimuso, di Jakarta, Senin (21/1).
Di tempat terpisah, Menteri Perindustrian, Fahmi Idris mengatakan, dibutuhkan skema dan program jangka panjang untuk mengatasi krisis kedelai di dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi terus bergantung pada impor, dan bisa melakukan swasembada.
"Kami menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan petani dengan cara memberikan subsidi. Selama ini, insentif, atau katakanlah yang ekstrem, subsidi, bagi petani yang menanam kedelai itu tidak ada," katanya akhir pekan lalu.
Kondisi Indonesia, lanjutnya, berbeda dengan Amerika Serikat (AS). "Kenapa harga kedelai impor lebih murah daripada kedelai dalam negeri? Ya karena faktor subsidi Pemerintah AS kepada petaninya besar sekali. Kalau AS bisa, kenapa kita enggak?" tuturnya.
Mengenai subsidi atau bantuan benih, dalam upaya pengembangan kedelai, Sutarto mengatakan, hal itu bergantung pada permintaan daerah. "Jika nantinya kurang, pemerintah telah menyiapkan cadangan benih sebanyak 2000 ton, setara 50.000 ha, serta bantuan benih unggul 4.000 ton setara 100.000 ha. Secara keseluruhan mencukupi untuk 350.000 ha. Itu sudah kami siapkan," katanya.
Lebih jauh, Soetarto mengatakan, petani kedelai nantinya secara perlahan didorong mengadopsi model pengelolaan di lahan percontohan terebut. Jika pengelolaan kedelai petani sudah baik dengan dukungan benih unggul dan teknologi, diharapkan produkvitasnya mencapai lebih dari dua ton per hektare, atau mendekati hasil di lahan percontohan.
Soetarto yakin, produksi kedelai nasional pada 1992, yang mencapai 1,8 juta ton/ha, akan kembali bisa dicapai sekitar tahun 2010 nanti. "Terbuksi, tahun 1988 lalu, produksi kedelai nasional hanya 600.000 ton, tetapi bisa naik menjadi 300 persen pasda tahun 1992, dalam kurun empat tahun saja," katanya.
Dia menambahkan, pengembangan kedelai juga akan dilakukan di lebih dari 100 kabupaten, terutama dengan memanfaatkan lahan-lahan menganggur, yang banyak terdapat di daerah. Diperkirakan, lebih dari 1,5 juta hektare lahan terlantar yang bisa dimanfaatkan. Apalagi komoditas tersebut, tak terlalu memerlukan banyak air sehingga memudahkan perawatannya.
Menurutnya, tingginya harga kedelai diharapkan menjadi pemicu bergairahnya petani kembali menanam kedelai. Pada 1992 lalu, harga kedelai di tingkat petani setara dua liter beras saat itu, atau setara Rp 8.000/kg untuk harga beras saat ini. Oleh karena itu, Soetrato mengusulkan harga di petani sekitar Rp 5.500/kg. Dengan produktivitas tanaman 2 ton/ha saja, pendapatan petani mencapai Rp 16,5 juta/ha.
Selain yang 200.000 ha lahan percontohan tersebut, lanjutnya, Deptan akan bekerja sama dengan BRI dan Perum Bulog untuk mengembangkan kedelai seluas 10.000 ha. Selain itu, dengan Depnakertrans juga akan dikembangkan sekitar 10.000 ha.
"Begitu juga peluang pengembangan kedelai dengan Departemen Kehutanan tengah dijajaki, sehingga diharapkan nantinya mampu mencapai 900.000 ha," katanya.
Kurang Efektif
Menteri Perindustrian, Fahmi Idris mendukung upaya Deptan tersebut. Sebab Fahmi menilai, kebijakan impor dan penghapusan bea masuk, kurang efektif, karena hanya mengurangi masalah untuk jangka pendek saja.
"Untuk jangka panjang, seyogyanya pemerintah memiliki program dan skema yang berkaitan dengan pola tanam, insentif penanaman, bibit, dan sebagainya. Apalagi, belakangan, seiring melonjaknya harga minyak dunia, pemerintah negara maju berlomba-lomba mencari alternatif bahan bakar biofuel, dengan menggunakan biji-bijian. Inilah yang memacu kenaikan harga kedelai dan beberapa produk pangan lainnya," katanya.
Harga kedelai naik, karena suplainya rendah sekali. Sementara pasar di luar negeri juga dalam keadaan trennya naik. "Bukan hanya kedelai, tapi juga gandum dan beras kan trennya sedang naik. Kita harus merancang program atau perencanaan jangka panjang. Memang, kita enggak memberikan subsidi pada petani, tapi kan insentif bisa," urainya.
Fahmi mengakui, usulan tadi akan terbentur masalah pendanaan. Namun, menurutnya, hal tersebut bisa disiasati dari sisi lain, subsidi bibit misalnya, seperti yang dilakukan pemerintah kepada petani padi.
"Ini hanya salah satu alternatif saja untuk program jangka panjang. Intinya adalah peningkatan produksi kedelai. Bicara itu berarti kita bicara lahan, bibit, irigasi dan lain-lain. Banyak sekali faktornya. Memang kita harus merancang program pengadaan kedelai, yang mau tidak mau dilakukan dalam jangka panjang," ujarnya. [D-10/L-11]