SUARA PEMBARUAN DAILY

Importir Timbun Kedelai

Swasembada Sulit Dicapai

[JAKARTA] Di tengah harga kedelai di dalam negeri yang melambung, importir kedelai ternyata masih menimbun stok di gudang. Diperkirakan stok yang masih ada di gudang importir mencapai 250.000-300.000 ton.

Untuk itu, Departemen Pertanian (Deptan) mendesak pengusaha importir kedelai untuk segera melepas stoknya ke pasar. Jika tidak importir terancam kehilangan izin impor. Selain itu, pemerintah meminta importir ikut bertanggung jawab meredam lonjakan harga kedelai.

"Itu bagian dari hasil pertemuan antara pemerintah dan importir kedelai Rabu (16/1) lalu. Pemerintah masih memberi kesempatan kepada importir untuk tetap mengimpor kedelai dengan volume yang disepakati bersama, setelah dilakukan evaluasi perkembangan kebutuhan kedelai nasional," ungkap Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, yang tengah berada di Manado, melalui sambungan telepon kepada SP, Jumat (18/1).

Namun, Anton menolak mengungkapkan lebih jauh butir-butir kesepakatan dengan importir, karena kewenangannya ada di Departemen Perdagangan. "Yang jelas, saat ini stok yang ada di gudang pengusaha sekitar 250.000-300.000 ton kedelai. Dengan kebutuhan nasional per hari rata-rata 6.000 ton, stok tersebut masih mencukupi kebutuhan 2-3 bulan ke depan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, salah satu importir besar yang tidak bersedia disebut namanya mengaku masih menyimpan stok kedelai impor di gudang. Mereka enggan melepas ke pasar dengan harga lama, karena untuk menggantinya dengan stok baru, harus mengimpor lagi dengan harga baru yang lebih mahal. Importir meminta subsidi impor dari pemerintah dalam kaitan dengan pengisian kembali stok kedelai.

Namun, dengan adanya ultimatum dari pemerintah, importir itu menyatakan akan melepas stoknya ke pasar dengan harga yang disepakati. Sebab, kalau tidak, mereka terancam kehilangan izin impornya.

Stabilkan Harga

Mengenai tindak lanjut pemerintah, tenaga ahli Menteri Pertanian, Baran Wirawa mengatakan, fokus jangka pendek dalam tiga bulan ke depan pascapenghapusan bea masuk kedelai, adalah stabilisasi harga hingga tingkat yang terjangkau, tanpa harus merugikan importir.

Menurut dia, harga yang adil, baik bagi konsumen maupun pengusaha, sekaligus untuk meredam gejolak saat ini sekitar Rp 5.500 per kg. Jika dikembalikan ke harga semula, yakni Rp 4.000 per kg, dikhawatirkan petani enggan menanam kedelai.

"Pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan mengimpor kedelai dari negara lain di luar Amerika Serikat (AS), seperti Argentina atau Brasil," ujarnya. Namun, importir menolak dengan alasan konsumen lebih memilih kedelai dari AS. Kedelai asal Brasil tidak disukai karena berwarna ungu dan keras, sedangkan dari Argentina ada sifat yang kurang disenangi.

Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mary Astuti membantah jika kenaikan harga kedelai sekarang ini menguntungkan petani. Saat ini hampir tidak ada petani yang panen kedelai, dan stok di tingkat petani sudah habis terjual pada Oktober lalu. "Sebenarnya yang untung pedagang itu sendiri," ujarnya.

Mengenai swasembada kedelai, dia menilai pemerintah tidak mampu mengontrol program tersebut. "Penambahan lahan yang baru 700.000 ha kurang memenuhi swasembada. Setidaknya perlu 1,7 juta ha," ujarnya.

Sulit Swasembada

Sementara itu, upaya pemerintah menggenjot swasembada kedelai menghadapi kendala. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Eddy Suharyanto menjelaskan, wilayahnya menjadi sentra produksi tanaman bawang merah dan cabai. Dengan demikian, dia khawatir produksi tanaman lain akan terganggu bila ada perluasan lahan kedelai.

Jika dipaksa memperluas lahan kedelai, lanjutnya, Bantul hanya akan menyumbang sekitar 2.000 ha. Itupun terkendala dengan kecilnya keuntungan pe- tani. Kedelai hanya menghasilkan keuntungan sekitar Rp 3,5 juta per ha. "Ini jelas jauh di bawah jagung yang bisa mendapat keuntungan lebih dari Rp 6 juta," ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, CC Ambarwati mengungkapkan, produksi tanaman kedelai di wilayahnya jauh menyusut sejak 1998. Pada 1998, luas tanaman kedelai masih 1.200 ha, saat ini tinggal 500 ha.

Kepala Sub Dinas Bina Produksi Pertanian Sumatera Utara, Lintong Sitorus mengungkapkan, tidak stabilnya harga menyebabkan petani kurang berminat menanam kedelai. Petani juga tidak akan merasa untung meski harga ditetapkan Rp 5.000 per kg.

Pendapat senada diungkapkan Kasubdin Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Banten, Agus Muhamad Tauchid. Upaya meningkatkan produksi kedelai di Banten terhambat kultur petani yang terbiasa dengan komoditas jenis lain, seperti kacang hijau, jagung, dan padi. Kedelai tidak diminati karena tidak menguntungkan.

Sementara itu, Bengkulu yang memiliki potensi lahan kedelai hingga 20.000 ha, petani baru menanam di lahan seluas 2.000 ha. Menurut Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, Winardi Panggarbesi, hal itu disebabkan kedelai tidak menguntungkan dan produktivitasnya rendah.

Sedangkan Sulawesi Selatan akan meningkatkan produksi kedelai menjadi 50.298 ton pada 2008, serta menambah luas lahan menjadi 32.043 ha. [EAS/L-11/152/148/AHS/149/143]


Last modified: 18/1/08