[JAKARTA] Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyesalkan rapat konsultasi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas masalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut dia, Presiden dan DPR terkesan kurang kerjaan karena hanya membahas masalah Syamsul Bahri.
Padahal, ujar Ray, Jumat (17/1), ada persoalan rakyat yang lebih substansial, seperti harga kedelai yang semakin mahal, yang harus segera diselesaikan. "Apa yang ada di kepala para elite itu? Untuk membahas kedelai yang tidak ada di pasar, Presiden dan DPR tidak seheboh ini. Benar-benar miris melihatnya," kata Ray.
Menurut Ray, penyelesaian keanggotaan Syamsul Bahri sepenuhnya ada di tangan Presiden Yudhoyono. Presiden berwenang menggantinya dan mekanisme pergantian itu sudah diatur dalam Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu.
Persoalannya, Presiden Yudhoyono mau mengikuti UU itu atau tidak. "Sangat disayangkan mereka menghabiskan banyak energi tetapi tidak ada hasil yang jelas," ujarnya.
Seusai rapat konsultasi itu, Presiden mengatakan akan tetap tunggu keputusan pengadilan atas kasus Syamsul Bahri hingga Maret mendatang. "Pemerintah akan segera mengambil langkah setelah ada kejelasan status Syamsul pada Maret nanti," ujar Yudhoyono.
Keterangan tersebut disampaikan Presiden terkait belum tuntasnya masalah hukum Syamsul di meja pengadilan. Menurut Yudhoyono, jika kasus hukum Syamsul sudah diputuskan di pengadilan tingkat I, pemerintah memiliki acuan konkret untuk mengambil keputusan.
Senada dengan Presiden, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan kerja KPU mulai dikejar dengan banyaknya tahapan pemilu yang harus dilaksanakan.
"Prinsip profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas diperlukan sebagai prasyarat anggota KPU. Untuk itu, dewan meminta agar presiden dapat mengambil langkah untuk memenuhi kuota anggota KPU," ujar Agung. [MAR/A-21]