SP/M Kiblat Said
Kawat berduri sepanjang 300 meter dipasang di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (17/1). Pemasangan kawat berduri itu untuk mencegah masuknya massa pendukung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang.
[JAKARTA] Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan segera menunjuk pejabat sementara (caretaker) Gubernur Sulawesi Selatan. Langkah itu diambil karena pada 19 Januari 2008 masa jabatan Amien Syam dan Syahrul Yasin Limpo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir.
Sedangkan kasus sengketa pilkada di provinsi itu masih diproses. Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang, Kamis (17/1), mengatakan nama-nama calon caretaker Gubernur Sulsel baru akan disampaikan ke Presiden. "Mendagri belum pernah menyinggung nama yang akan menjadi caretaker. Yang pasti, caretaker ada karena tidak boleh ada kevakuman kepemimpinan," papar Saut.
Tetapi, katanya, bila sampai 19 Januari caretaker belum ditunjuk, roda pemerintahan akan dijalankan sekretaris daerah. Dia menambahkan, caretaker itu akan diisi oleh seorang pejabat yang netral, memiliki kemampuan, dan memenuhi persyaratan untuk duduk pada jabatan tersebut. Sedangkan terkait kasus hukum di MA, yakni Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulsel, Depdagri tidak akan ikut campur.
Sementara itu, ratusan massa pendukung Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi untuk Sulawesi Selatan berdemo di depan Depdagri dan Mahkamah Agung. Mereka menolak caretaker Gubernur Sulsel yang akan ditetapkan Depdagri.
Mereka mendesak agar pasangan Yasin Limpo-Arifin Nu'mang segera dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang sudah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU Sulsel dalam pilkada 5 November 2007.
Desakan serupa disampaikan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI). Saat mendatangi Fraksi PDI Perjuangan di DPR, mereka mendesak agar pasangan pemenang untuk segera dilantik.
Juru Bicara FKPPI Sulsel Suwandi Mahendra mengatakan proses politik yang terkait dengan tahapan pilkada, khususnya pelantikan gubernur, mestinya tidak dicampur aduk dengan proses hukum yang terkait dengan pilkada ulang. Ketika gugatan untuk membatalkan keputusan KPUD Sulsel ditolak MA, itu berarti Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang secara hukum sah sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulsel terpilih. "Hal ini membawa konsekuensi hukum bagi pemerintah pusat untuk segera melantik," kata Mahendra.
Pengamanan
Dari Makassar dilaporkan, pengamanan kian diperketat menjelang masa jabatan Gubernur Sulsel yang lama berakhir besok. Untuk menghalau pengunjuk rasa masuk ke halaman kantor Gubernur Sulsel, telah dipasang kawat duri dan disiagakan mobil water canon di pintu masuk.
Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar (Kapolwiltabes) Makassar, Komisaris Besar (Kombes) Genot Hariyanto mengatakan pengamanan yang diperketat itu terkait upaya untuk menghadapi gelombang massa di Makassar.
Genot memastikan hari ini akan terjadi mobilisasi massa dalam jumlah besar dari pendukung pasangan Yasin Limpo-Arifin Nu'mang. Mereka menolak pilkada ulang di Kabupaten Bone, Bantaeng, Gowa dan Tana Toraja dan mendesak pasangan pemenang pilkada segera dilantik pada 19 Januari nanti.
Untuk mengendalikan jumlah massa yang besar, dikerahkan delapan peleton pasukan dari berbagai satuan. Mereka mengamankan sejumlah lokasi yang dianggap rawan di Makassar dan bersiaga di Kantor Gubernur Sulsel, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Kantor Gubernur, Stasiun TVRI, dan RRI.
Pasukan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel, dilengkapi senjata laras panjang, tampak berjaga-jaga di kantor-kantor tersebut. Pengamanan juga dibantu ratusan personel TNI AD. [148/A-21/O-1]