SP/Charles Ulag
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso (kanan), didampingi Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR, Effendi Choirie berdiskusi tentang "Banjir Besar Apa Solusinya" di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Kamis (17/1).
[JAKARTA] Jakarta menempati urutan pertama penyumbang pulau panas perkotaan (urban heat island/UHI) dari maraknya kendaraan bermotor. Ditambah lagi semakin terkikisnya ruang terbuka hijau (RTH) makin memperparah perubahan iklim yang mengarah ke pemanasan global.
Hal itu disampaikan dosen Institut Pertanian Bogor Sobry Effendi kepada SP, di Jakarta, Kamis (17/1). Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan kondisi yang mengkhawatirkan ini. Selain kepadatan kendaraan dan terkikisnya RTH, unsur lain yang turut mengakibatkan UHI juga disumbangkan ruang terbangun (RTB) dan populasi akibat urbanisasi.
"Jika RTH berkurang maka dipastikan suhu udara perkotaan meningkat. Sejak 1972 hingga 1997, kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi telah kehilangan 23 persen lahan RTH-nya. Padahal kawasan ini adalah aset bangsa yang strategis," ujar Sobry.
Berubahnya lahan kosong, sawah menjadi pemukiman, perumahan, dan kawasan industri turut mengubah RTB yang juga memperparah tata kota yang semakin semrawut. Kesemrawutan itu juga diikuti Bogor, Bekasi, dan Tangerang sebagai daerah penyangga Ibu Kota. Kalau Jakarta tertinggi menyumbang kepadatan kendaraan sebanyak 78 persen, Bogor justru berkutat di masalah pemukiman. Sedangkan Tangerang RTH-nya berkurang karena persawahan disulap menjadi kawasan industri.
Menurut dia, sesuai UU Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, seharusnya 30 persen lahan yang ada digunakan untuk RTH, 20 persen RTH publik, dan 10 persen RTH privat. Namun hingga kini Pemprov DKI masih berutang dan mengupayakan sembilan persen RTH lagi. Sebab baru 11 persen RTH yang terpenuhi.
Untuk itu, Sobry menegaskan sudah saatnya Pemprov DKI membuat aturan agar transportasi publik yang nyaman bisa diciptakan. Dengan begitu, katanya jumlah kendaraan pribadi bisa dibatasi dan untuk menekannya perlu pula meningkatkan pajak kendaraan pribadi tersebut.
Jakarta pun sudah waktunya mengubah wajah, tepatnya saat membangun gedung dan bangunan. "Jangan lagi dilakukan secara horizontal tapi vertical. Soal penekanan laju penduduk pun, urbanisasi harus ditekan. Bisa dengan pengetatan proses masuk ke Jakarta. Tak hanya itu bangkitkan sektor daerah, buatlah kota tandingan dan menarik baik dari segi ekonomi maupun lingkungannya," serunya.
Atasi Banjir
Sementara itu, mantan Gubernur DKI Sutiyoso dalam dialog terbuka FKB DPR tentang "Banjir Besar Apa Solusinya?" di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis, mengatakan, banjir sekarang ini terkait dengan wilayah lain. Karena itu harus ada kerja sama atarwilayah untuk penanggulangan banjir. Seperti Bengawan Solo, demikian pula Jakarta, di mana banjirnya datang dari Sungai Cisadane dan Ciliwung, di mana kedua sungai itu airnya berasal dari puncak Bogor Jawa Barat.
Direktur Walhi Pusat, Chalid Muhammad mengatakan, pemerintah harus mempunyai prioritas dalam mengantisipasi bencana banjir ini terjadi setiap tahun. "Hal itu penting karena jika terjadi banjir pemerintah siap dan bukannya bingung. Tetapi saat ini kan kacau. Itu berarti masih ada masalah kepemimpinan nasional, karena selalu terlambat dan tidak tegas dalam menghadapi masalah," kata Chalid. [ASR/Y-4]