SP/Charles Ulag
Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar (kiri), bersama Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah (tengah), dan Wakil Presiden Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP), G Sulistiyanto memanen kacang kedelai hasil tanam mitra binaan IKPP di sela-sela kunjungan kerja menteri kei kawasan pabrik IKPP dan penelusuran Sungai Cisadane, Serpong, Tangerang, Kamis (17/1).
[JAKARTA] Perusahaan Umum (Perum) Bulog, kalau ditugaskan dan diminta pemerintah, bersedia menjadi penyeimbang dan pengendali harga kedelai, yang meningkat terus belakangan ini. Keterlibatan Bulog diharapkan dapat membantu petani dan menyeimbangkan peran importir kedelai.
"Apalagi Bulog sudah berpengalaman dalam menangani beras," kata Direktur Utama Perum Bulog, Mustafa Abu Bakar kepada wartawan, seusai menjadi pembicara dalam diskusi soal ketahanan pangan di kantor Wakil Presiden (Wapres) Jakarta, Kamis (17/1). Pembicara lain dalam diskusi yang dilselenggarakan Forum Wartawan Kantor Wapres adalah Kepala Lembaga Ketahanan Pangan, Kaman Nainggolan.
Mustafa menjelaskan, keterlibatan Bulog dalam masalah kedelai ini bertujuan agar pasar tidak dipermainkan importir. "Meskipun mereka-mereka itu tadinya adalah keluarga Bulog, tetapi karena Bulog menjadi Perum, mereka lalu berjalan sendiri-sendiri," tuturnya.
Dia menambahkan, keterlibatan Bulog dalam mengelola kedelai diharapkan dapat menguntungkan petani. Artinya, harga kedelai kemudian dapat bersaing dengan harga beras dan jagung.
Selain itu, pada saat bersamaan, kualitas produk kedelai dalam negeri bisa bersaing dengan produk impor. Teknisnya, lanjut mantan penjabat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam itu, dari dua juta kedelai yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, 50 persen dikelola Bulog. "Jadi, sekali lagi kalau diminta pemerintah, kami hanya akan menjadi penyeimbang saja," jelasnya.
Sementara itu, Kaman mengusulkan agar petani diberi insentif supaya harga kedelai bisa bersaing dengan harga jagung dan harga beras. Kurangnya minat petani menanam kedelai karena harganya lebih rendah dibanding beras dan jagung.
Situasi dalam negeri itu dimanfaatkan negara lain, seperti Amerika Serikat, dengan memberi insentif kepada para importir kedelai Indonesia. Akibatnya, yang mendapat keuntungan adalah para importir dan Amerika.
Alternatif
Indonesia sebenarnya memiliki banyak sumber daya asli. Salah satunya, kacang komak (lablab purpurcus), yang memiliki potensi sebagai bahan pangan dalam penanggulangan masalah gizi di Indonesia.
"Kandungan kacang komak mirip kedelai, sehingga bisa menggantikan kacang kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu. Kacang komak mempunyai penampilan dan molekuler seperti tempe," kata staf pengajar dan peneliti dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Arif Hartoyo, di ruang kerjanya di Kampus IPB, Bogor, Kamis (17/1).
Arif, yang sudah meneliti kacang komak sejak 2003 itu menambahkan, kacang komak sebagai bahan tempe dan tahu memang tak selezat tempe dari kedelai. Namun, kacang komak punya kelebihan, seperti lebih sesuai dengan iklim tropis Indonesia daripada kedelai yang cocok dengan iklim subtropis (seperti di AS).
Kacang komak juga bisa ditanam di lahan marginal (kurang subur). Produksi kacang komak lebih tinggi ketimbang kedelai, sekitar 6-10 ton/ha, sedangkan kedelai sekitar dua ton per ha.
Dewasa ini, baru di NTB masyarakat membuat tempe dari kacang komak. Selain itu, di Jawa Timur, seperti di Probolinggo, Situbondo, dan Bondowoso kacang komak ditanam masyarakat sebagai tanaman tumpang sari (tanaman sela) antara Jagung dan singkong.
Sampai sekarang, kacang komak belum ditanam secara tersendiri pada luasan lahan. Sebagai tanaman tumpang sari, produksi kacang komak rata-rata 1,5 ton/ha.
Sementara itu, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Manajemen IPB Rina Oktaviani di tempat terpisah mengungkapkan, kenaikan harga kedelai di pasar internasional akibat AS mengubah tanaman kedelai dengan tanaman jagung untuk bahan dasar biofuel. "Jadi, kenaikan harga kedelai itu wajar saja sesuai dengan hukum supply and demand dalam ekonomi," kata Rina. [HR/Y-4/A-21]