ekayaan sumber daya alam dan kesuburan lahan di Indonesia membuat kagum dan iri bangsa-bangsa lain. Namun, keserakahan, ketidakpedulian, dan salah kelola membuat bangsa ini tidak beranjak dari kemiskinan dan keterpurukan. Otonomi daerah justru memperbanyak pejabat yang korup dan kolutif, sehingga sektor- sektor penting untuk kemakmuran rakyat terabaikan.
Sektor pertanian yang pernah menjadi perhatian serius, kini berantakan. Ketika masih berkuasa, Presiden Soeharto tak jemu-jemu meninjau kawasan pertanian dan berdialog dengan petani. Soeharto yang mengaku anak petani dan tumbuh di desa kecil itu tak perlu bergelar doktor pertanian, tapi pengetahuannya membuat pejabat Departemen Pertanian merasa tidak ada apa-apanya.
Namun, sistem kendali Soeharto yang sentralistik bahkan mengarah ke diktator membuat semua orang harus tunduk dan membeo selama 30 tahun. Akibatnya, hal-hal lain yang penting justru tak berkembang, misalnya bagaimana meningkatkan komoditas strategis agar ketahanan pangan semakin kuat dan rakyat terjamin kebutuhannya.
Jutaan ton beras, jagung, gula, gandum, dan kedelai yang seharusnya bisa swasembada, terus diimpor, bahkan benih pun diimpor. Perburuan rente ekonomi menyuburkan impor komoditas strategis yang akhirnya menjadi bom waktu. Kita menyambut tahun 2008 ini dengan ledakan harga kedelai yang membuat rakyat miskin terpukul. Ledakan harga tepung terigu, gula, dan jagung tinggal menunggu waktu.
Jalan pintas dengan menurunkan bea masuk impor dan pembagian benih bukan solusi. Harus ada perencanaan dan strategi jangka panjang untuk memperbaiki dan mengembangkan sektor pertanian. Kebanyakan petani dan pengusaha di sektor agribisnis bekerja sendiri tanpa bantuan pemerintah. Sejumlah pejabat hanya meninjau, memuji-muji, lalu pergi.
Sektor agribisnis yang seharusnya menjadi unggulan malah terseok-seok. Produk hortikultura seperti tanaman hias, buah, dan sayuran tidak berkembang dengan baik. Eskpornya tersendat, kalah bersaing dengan negara tetangga kita. Usaha pengolahan hasil pertanian kekurangan modal, padahal sektor ini menyerap banyak tenaga kerja.
Infrastruktur juga diabaikan. Saluran irigasi banyak yang tidak berfungsi, jalan rusak dibiarkan, pelabuhan dan angkutan laut tak memadai, sehingga jalur distribusi terhambat. Ruang pendingin yang seharusnya bisa menjaga kualitas produk pertanian malah menjadi beban petani karena biayanya sangat mahal, padahal produk pertanian cepat sekali membusuk.
Tata ruang diubah seenaknya, sehingga lahan pertanian semakin berkurang. Lahan sawah, misalnya, menyusut sekitar 110.000 hektare per tahun. Sawah yang subur beralih fungsi menjadi kompleks perdagangan, perkantoran, dan perumahan, atau dibiarkan terlantar sebagai investasi orang berduit. Di Karawang, salah satu lumbung padi nasional, hampir setengah dari lahan sawah sudah dibeli orang Jakarta, dan berpotensi berubah fungsi.
Seorang pejabat tinggi setuju jika sawah berubah fungsi. Menurutnya, satu hektare sawah hanya menyerap empat tenaga kerja, sedangkan jika dijadikan pabrik bisa menyerap 200 tenaga kerja. Ini adalah pola pemikiran pedagang yang tidak peduli soal pertanian dan ketahanan pangan. Sementara RUU tentang Lahan Pertanian abadi tertahan di DPR.
Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan yang dicanangkan Juni 2005 akhirnya hanya sebatas slogan. Banyak acara seremonial yang menguras uang rakyat terkesan lebih demi pencitraan. Pejabat tampak bagus berpidato dan rajin menandatangani berbagai kesepakatan, sementara petani hanya menjadi penonton dan tetap terpuruk. Sungguh ironi sebuah negeri yang subur dan kaya.