Benny Susetyo Pr
olemik kemiskinan" para elite masih menjadi isu untuk saling menjatuhkan. Tokoh yang berencana mencalonkan diri sebagai presiden untuk 2009 menyatakan betapa parah kemiskinan saat ini. Mereka yang berkuasa pun membantahnya.
Sudah semenjak dulu kemiskinan hanya dijadikan alat atau isu belaka. Tidak pernah dicarikan jalan keluar secara serius untuk mengatasinya. Kemiskinan menjadi isu terbaik untuk mencari dukungan rakyat miskin. Sungguh ironis karena tanpa disadari elite mereka terlalu sering menjual rakyat miskin atas nama kemiskinan mereka.
Kita yang terlalu sering meributkan mengenai berapa banyak jumlah orang miskin di negara ini mengingatkan kita akan gaya pemerintahan Orde Baru.
Di zaman Orde Baru semua dilaporkan secara rapi dan indah. Tidak ada orang miskin, pertumbuhan ekonomi selangit! Di lain pihak, mereka yang berkoar-koar akan angka kemiskinan yang melangit sering bertujuan untuk kepentingan politik tertentu. Segera setelah mendapatkan kekuasaan akhirnya mereka jatuh pada pendapat yang sama. Rakyat miskin selalu menjadi korban permainan politik dan wacana para elite.
Sekitar 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah mendeklarasikan program Tujuan Pembangunan Abad Milenium atau Millennium Development Goals pada 2000. Indonesia sudah bersepakat dan ikut menandatanganinya. Deklarasi ini bertujuan mengurangi hingga separo dari 1,3 miliar orang miskin yang sedang hidup dengan pendapatan kurang dari US$ 2 per hari di seluruh dunia pada 2015. Dan sebagian besar mereka hidup di kawasan Asia dan Pasifik.
Tidak bisa dimungkiri faktor politik merupakan penyebab kemiskinan di Indonesia di masa lalu dan sampai sekarang, langsung atau tidak. Bahkan di era Orde Baru pertumbuhan ekonomi yang semakin bagus bagi sebagian besar orang justru merupakan bencana. Tak lain karena jurang pemisah antara yang bertumbuh dan merana semakin dalam.
Banyak orang yang dibuat bangga dalam kubangan kemiskinan. Membanggakan angka pertumbuhan yang tidak berurat nadi pada kenyataan hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Kalau zaman dahulu tujuannya jelas, untuk kepentingan strategi kekuasaan politik dan pada zaman sekarang tak terlalu berbeda manfaatnya.
Kalau zaman dahulu ada yang sinis menyatakan kemiskinan dipelihara untuk kepentingan stabilitas politik sebab kemiskinan itulah alat terbaik untuk memelihara kekuasaan rezim. Jika masyarakat miskin maka tidak banyak yang perlu dituntut kepada pemerintah selain penyediaan pangan yang murah. Pemerintah pada masa Orba mengekang kemampuan rakyat untuk melaksanakan aktualisasi dirinya secara kritis, meminta hak politik, kritis pada pemerintah dan seterusnya. Zaman sekarang, siapa tahu?
Model Pembangunan
Kegagalan negara-negara berkembang, termasuk kita, memberantas kemiskinan tidak terlepas dari model pembangunan yang diterapkan. Menurut para ahli, kegagalan terjadi karena model pembangunan yang berlaku di negara tersebut tidak memberikan kesempatan kepada rakyat miskin untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan, perencanaan, dan kemudian pelaksanaan program pembangunan. Jadi, jelas politik pembangunan beserta aparatur elitenya merupakan penyebab utama kemiskinan.
Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidaksamaan kesempatan dalam mengumpulkan modal produktif. Kemiskinan merupakan kondisi kehilangan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan di negara kita adalah dampak dari kebijakan yang tidak sepenuhnya memihak rakyat. Zaman sekarang bukan semata-mata warisan Orba saja, namun juga kesalahan manajemen pembangunan dan tidak meratanya akses modal bagi semua orang.
Meminjam pendapat Hernando de Soto (2001), problem kemiskinan disebabkan tidak meratanya modal di masyarakat. Pada era Orba, modal hanya dikuasai oleh orang- orang terdekat yang bisa mengaksesnya. Dan itulah yang de Soto sebut sebagai "Misteri Kapital".
The Mistery of Capital karya de Soto ini sangat relevan bagi kita untuk membuktikan kegagalan upaya menerapkan liberalisme oleh pemerintah Orde Baru sejak 1966. Para penentu kebijakan ekonomi Orde Baru mengira sistem ekonomi kapitalisme sama dengan sistem demokrasi ekonomi berdasar atas asas kekeluargaan yang bersumber pada Pancasila. Orang-orang sekarang juga sebagian besar masih menilai demikian. Ukuran-ukuran orang miskin dan menderita tidak dicari secara tuntas, dan sering hanya kamuflase. Penyaluran dana bantuan BBM melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah contoh nyata negara "bermain-main" dengan kemiskinan rakyat.
Sulit bagi akal sehat untuk bisa menerima fakta bahwa di negara yang terus-menerus melakukan pembangunan ekonomi dan memiliki konstitusi jelas meningkatkan kesejahteraan rakyat jumlah kaum miskin dan mereka yang kelaparan justru meningkat tajam. Diakui atau tidak, krisis ekonomi tidak selalu menjadi alasan yang baik untuk memberikan penjelasan soal ini. Ketidakjelasan orientasi kebijakan ekonomi serta kondisi politik bangsa inilah yang menyebabkan sulitnya Indonesia keluar dari krisis.
Rakyat Kecil Diabaikan
Sumber bencana utama negeri ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan ekonomi tidak diarahkan atau berpihak pada penguatan masyarakat kecil. Kebijakan ekonomi terlalu mendongak ke atas dan tak jarang menjadikan rakyat kecil sebagai "batu injakan" saja. Alih-alih memperkuat ekonomi rakyat dan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh nasib rakyat dari derita kemiskinan dan pengangguran, justru yang terjadi kesejahteraan rakyat kecil diabaikan.
Kasus kematian bayi akibat busung lapar terus terjadi. Penderitaan demi penderitaan yang dialami rakyat kecil bahkan sudah menjadi pemandangan biasa yang tidak terlalu mengundang keprihatinan penguasa untuk mereorientasi visi kebijakan ekonomi. Hal ini tidak bisa terlepas dari pilihan dasar kebijakan ekonomi yang sedang dan akan ditempuh oleh penguasa. Orientasinya masih dalam rangka menyelamatkan pemodal internasional dan memelihara keuntungannya. Orientasi kemandirian ekonomi hancur karena keyakinan penguasa tentang begitu mudahnya modal didapatkan dari utang luar negeri.
Orientasi ke atas inilah yang di kemudian hari sering melahirkan bencana yang merugikan rakyat kecil. Ekosistem lingkungan rusak karena eksploitasi pemodal besar tanpa batas. Bencana demi bencana menghantui keamanan setiap warga. Di sisi lain, saat ini kita melihat daya tahan ekonomi rakyat kecil semakin renta, padahal selama ini merekalah yang sangat berjasa menyelamatkan perekonomian bangsa. Kini mereka mengalami kegetiran yang amat pahit karena periuk nasinya sudah kosong.
Jadi, mengenai angka kemiskinan yang didengung-dengungkan pemerintah, sudahkah orang-orang Sidoarjo yang terendam lumpur itu dihitung beserta anak dan saudaranya, penghasilan dan masa depannya yang suram? Kemiskinan lebih dari sekedar angka, sebab kemiskinan diderita oleh rasa.
Sayangnya, tanda-tanda zaman seperti ini tidak bisa membuat para pengambil kebijakan mau meninjau ulang kebijakan pembangunan. Seolah mereka tidak bisa berbuat apa- apa dan loyo di tengah intimidasi kaum pemodal - yang sering mengumbar janji manis akan menggiatkan sektor riil dan membantu mengatasi pengangguran.
Kita nyaris tidak memiliki daya untuk bangkit. Walaupun begitu, di tengah-tengah penderitaan yang maha berat penguasa masih memiliki sisa-sisa kesombongan yang menyatakan bangsa ini adalah bangsa kuat, yang sudah berhasil mengentaskan kemiskinan. Lalu, apa sebenarnya yang bisa kita sombongkan sebagai bangsa besar?
Penulis adalah budayawan dan Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute