[JAKARTA] Ketidak- siapan pemerintah melaksanakan program konversi minyak tanah ke gas merupakan penyebab kelangkaan minyak tanah dan membuat harganya melonjak di sejumlah wilayah.
Pertamina juga dituding melakukan kesalahan hitung, sehingga kelangkaan tidak saja terjadi di wilayah yang sudah menjalani program konversi, tetapi juga yang belum dijangkau program itu.
Demikian pernyataan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Eri Purnomo Hadi kepada SP, Senin (14/1), terkait kelangkaan minyak tanah di sejumlah daerah.
"Volume minyak tanah yang ditarik tidak sebanding dengan elpiji yang dipasok. Masyarakat yang diharapkan beralih memakai elpiji, memilih kembali mencari minyak tanah meskipun harganya melambung, karena mereka masih sulit mencari penjual elpiji 3 kg. Ada ketidaksesuaian antara kebutuhan elpiji dan jumlah yang dipasok," katanya.
Di wilayah konversi, lanjutnya, semestinya penarikan setiap liter minyak tanah digantikan dengan 0,56 kg elpiji. "Tetapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Infrastruktur elpiji belum siap, tetapi minyak tanah sudah ditarik," tegas Eri.
Menanggapi kelangkaan minyak tanah dan tudingan Pertamina salah hitung, Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya, mengatakan, disparitas atau selisih harga yang cukup mencolok antara BBM bersubsidi untuk rumah tangga dan nonsubsidi yang biasanya dipakai golongan industri, merupakan pemicu terjadinya kelangkaan minyak tanah.
Kelangkaan minyak tanah yang semakin parah sejak Desember 2007, menurut Hanung, karena disparitas harga sudah melebihi Rp 6.000 per liter. "Selama disparitas harga masih tinggi, berapa pun minyak tanah yang digelontorkan ke masyarakat akan habis, dan pemandangan antrean tidak akan berakhir," katanya.
Tidak Sebanding
Berdasarkan data Pertamina, wilayah yang sudah menjalani program konversi saat ini, meliputi Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, serta Sumatera Selatan. Hingga akhir 2007, masyarakat yang menerima tabung elpiji 3 kg dan kompor gas secara gratis mencapai 3,9 juta keluarga, dari target 3,5 juta keluarga.
Sementara itu, volume minyak tanah yang ditarik dalam kurun 2007 sebesar 163.182 kiloliter (KL). Jumlah elpiji yang dipasok, menurut data Pertamina, hanya 21.450 ton.
Bila mengacu perbandingan yang dipaparkan Pertamina saat program konversi belum terlaksana, kebutuhan dua liter minyak tanah akan digantikan dengan satu kg elpiji. Dengan begitu, bila minyak tanah yang ditarik mencapai 163.182 KL, seharusnya Pertamina menggelontorkan elpiji sebanyak 80.000 ton.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2007, disepakati volume minyak tanah yang dikonversi mencapai 320.000 KL, diturunkan dari target sebelumnya dalam APBN 2007 sebanyak 1 juta KL. Dengan pengurangan pemakaian 320.000 KL minyak tanah, Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap subsidi BBM bisa dihemat hingga sekitar Rp 30 triliun.
Tergiur angka penghematan itu, Wapres meminta program konversi dipercepat. "Tahun 2010 konversi harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia, atau setidaknya 90 persen pemakaian minyak tanah nasional harus beralih ke elpiji. Kita percepat dari target sebelumnya tahun 2012. Saya rasa pemerintah dan Pertamina siap menjalankannya," ujar Wapres beberapa waktu lalu.
Terkait hal itu, pengamat migas dari Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Pri Agung Rakhmanto menyatakan, ambisi pemerintah untuk mengurangi subsidi tri- liunan rupiah akan gagal.
"Itu karena program konversi dipaksakan. Pelaksanaannya tanpa kajian yang matang. Kalau tetap tidak ada evaluasi dan perhitungan yang memperhatikan berbagai aspek, selamanya program ini tidak akan berjalan sesuai harapan. Penghematan subsidi hanya menjadi angan- angan," katanya. [H-13]