[JAKARTA] Sekitar 7.000 orang dari berbagai elemen masyarakat, Senin (14/1), berunjuk rasa di sejumlah lokasi strategis di Ibukota Jakarta.
Mereka menuntut berbagai hal di antaranya penuntasan kasus korupsi, kesenjangan sosial, protes atas kesewenangan pejabat dan maraknya aksi mafia peradilan.
Ribuan orang tersebut, berdasarkan data Traffic Manajemen Center Polda Metro Jaya, mulai menggelar aksinya sekitar pukul 09.00 WIB sampai selesai.
Aksi protes pertama diikuti 2.500 warga terdiri dari pedagang makanan kedelai yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengrajin Pedagang Tahu dan Kedelai Jakarta. Mereka berunjuk rasa di depan Istana Negara dan Gedung DPR Senayan.
Disusul sekitar 200 anggota Aliansi Masyarakat Banten Anti Korupsi menggelar aksi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Kejaksaan Agung dan DPR. Mereka menuntut penuntasan kasus korupsi di Banten yang melibatkan pejabat setempat.
Sekitar 700 orang dari keluarga besar Nyi Jasienta ahli waris sebuah lahan yang kini di tempat Gedung Menara Batavia, Jakarta Barat, juga menggelar protes di lokasi setempat. Mereka mendesak Gubernur dan pejabat terkait lainnya untuk menuntaskan pembangunan gedung tersebut.
Sebanyak 100 orang dari Migran Care juga berunjuk rasa di depan Kedubes Arab Saudi Jalan MT Haryono Jakarta Timur, memprotes rencana hukuman mati terhadap seorang TKI wanita di negara tersebut.
Komunitas Pedagang Barito yang beranggotakan 200 orang berunjuk rasa menolak relokasi pasar pedagang Barito oleh Pemprov DKI, di Gedung DPRD, Balaikota, PN Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya.
Sebanyak 500 karyawan PT Dong Joe juga berunjuk rasa menuntut kesewenangan pembayaran upah karyawan di Kantor Pusat PT BRI Tbk Jalan Sudirman Jakarta.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ketut Untung Yoga, mengatakan, semua aksi unjuk rasa sesuai prosedur harus mendapat izin petugas setempat, namun petugas tidak segan mengambil tindakan tegas jika ditemukan adanya aksi anarkhis. [ASR/G-5]