[NAIROBI] Pemimpin oposisi Kenya, Raila Odinga, dalam sebuah wawancara yang ditayangkan CNN Senin (14/1) mengatakan, ia akan meminta Presiden Mwai Kibaki agar segera mundur secara terhormat apabila mereka bertemu empat mata untuk berbicara mengupayakan diakhirinya krisis politik di Kenya.
"Saya akan mengutarakan kepada Presiden Kibaki, karena ia adalah teman saya bahwa, temanku, Anda telah kalah pemilu. Anda harus meninggalkan warisan bagi negara ini. Mohon, tinggalkanlah warisan berupa keberadaan seorang pria yang kalah pemilu bersedia untuk mundur secara terhormat," kata Odinga.
Di sisi lain, Oposisi Kenya menyebutkan, Uganda telah mengerahkan pasukan ke wilayah barat Kenya atas permintaan Pemerintahan Presiden Mwai Kibaki menjelang diselenggarakannya demonstrasi besar-besaran pekan ini. Klaim oposisi tak urung langsung ditolak oleh polisi Kenya.
Gerakan Demokratik Oranye (Orange Democratic Movement/ODM), partai oposisi di Kenya mengatakan, sejumlah penduduk desa telah menyaksikan pendaratan pasukan Uganda di tepian Danau Victoria. Pasukan serupa juga terlihat tengah menaiki sejumlah bus di Malaba, titik perbatasan Kenya dengan Uganda.
"Ada bukti tentara Uganda kini berada di Kenya melalui izin dan persekongkolan dengan Pemerintahan Kibaki," ungkap ODM dalam sebuah pernyataan, Minggu (13/1). "Pekan lalu, ada pasukan Uganda yang bersenjata lengkap berada di sepanjang perbatasan dua negara. Dengan tidak adanya kehadiran tentara Kenya dalam kekuatan yang setara, rakyat kami punya alasan untuk merasa khawatir," ungkap ODM.
Pejabat Pemerintah Kenya belum berkomentar atas klaim oposisi. Tetapi seorang juru bicara militer Uganda di Kampala mengatakan kepada AFP, intelijen militer Uganda berada di Kenya untuk memonitor barang-barang menuju Uganda yang datang dari pelabuhan di Mombasa.
Juru Bicara Kepolisian Kenya, Eric Kiraithe, juga membantah tegas klaim oposisi. "Tidak ada pasukan Uganda di Kenya. Informasi ini menyebabkan kegelisahan yang tidak perlu. Pergerakan pasukan tidaklah sesederhana yang dikira masyarakat," kata Kiraithe kepada para wartawan.
Pemimpin oposisi Raila Odinga selama ini menuding Kibaki melakukan kecurangan dalam pemilihan presiden yang berlangsung 27 Desember. Kabar terpilihnya kembali Presiden Kibaki telah menyulut kerusuhan yang secara cepat mengarah pada konflik antarsuku. Sedikitnya 700 orang tewas akibat kekerasan pascapemilu di Kenya. Kekerasan juga memaksa lebih dari 250.000 warga Kenya meninggalkan rumah-rumah mereka.
Demonstrasi
Tentara Uganda mengklaim akan datang ke Kenya beberapa hari sebelum demonstrasi antipemerintah besar-besaran dilancarkan oposisi pada Rabu (16/1). Kendati unjuk rasa telah dilarang polisi, tetapi oposisi bertekad akan tetap menggelar protes besar-besaran. Polisi telah melarang diselenggarakannya unjuk rasa apa pun sejak bentrokan berdarah meletup pascakemenangan Kibaki diumumkan. Bentrokan polisi melawan pengunjuk rasa dikhawatirkan oleh berbagai kalangan.
Presiden Uganda Yoweri Museveni merupakan pemimpin pertama yang memberikan ucapan selamat kepada Kibaki karena berhasil terpilih kembali dalam pemilihan presiden tanggal 27 Desember. Kibaki dinyatakan menang, meskipun perhitungan suara dicurigai diwarnai banyak kecurangan.
Human Rights Watch (HRW), kelompok pembela HAM ternama yang bermarkas di New York, mengimbau otoritas Kenya agar mencabut larangan unjuk rasa politik. Larangan diberlakukan menjelang digelarnya protes anti pemerintah oleh kubu oposisi pekan ini. HRW mendesak pemerintah agar mengizinkan demonstrasi yang dipimpin oleh pentolan oposisi, Raila Odinga, tetap dapat diselenggarakan. Demonstrasi, yang rencananya digelar pada hari Rabu lusa, dilakukan untuk memprotes kecurangan pemilihan presiden yang menyebabkan Presiden Kibaki memenangkan periode kedua kepemimpinan selama lima tahun.
"Pemerintah harus mencegah meletupnya kembali ketegangan dengan segera mencabut larangan berserikat dan berkumpul, serta memberikan peluang agar demonstrasi-demonstrasi yang telah direncanakan dapat tetap berlangsung," ungkap Georgette Gagnon, pejabat sementara Direktur HRW untuk Afrika.
"Pemerintah Kenya harus segera memerintahkan polisi agar berhenti menggunakan kekerasan bersenjata yang mematikan serta cara-cara yang eksesif lainnya untuk menghentikan aksi-aksi unjuk rasa," Gagnon mengimbuhkan.
Demonstrasi oleh kubu oposisi pekan lalu dibubarkan polisi memakai tembakan peringatan, pentungan dan semprotan gas air mata. Tekanan internasional terhadap Kibaki dan Odinga semakin meningkat. Mereka didesak agar segera mengakhiri kebuntuan politik. Dua pemimpin itu juga diminta agar tidak memberlakukan prasyarat apa pun menuju terselenggaranya sebuah perundingan. "Potensi terjadinya kembali pertumpahan darah masih tetap tinggi apabila krisis politik ini tidak segera dipecahkan," ungkap Sekjen PBB Ban Ki-moon.
Upaya-upaya mediasi oleh pemimpin Uni Afrika, John Kufuor, gagal. Tetapi, ketika meninggalkan Nairobi pekan lalu, Kufuor menyebutkan dua pemimpin berseteru, yakni Kibaki dan Odinga, siap bekerja sama dengan panel semacam Eminent Persons Group (EPG), yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan, untuk segera menyelesaikan perbedaan pendapat di antara mereka. Masih belum ada kejelasan, seperti apakah peran yang akan dimainkan Annan. Sebab, Kibaki sendiri menolak ide upaya mediasi yang melibatkan pihak-pihak di luar Kenya.
"Seluruh harapan harus diberikan terhadap upaya mediasi yang sedang dijalankan," kata Menteri Luar Negeri Prancis, Bernard Kouchner. Ia mendesak para pemimpin Kenya agar mengedepankan akal sehat, dan segera mengakhiri terjadinya kekerasan dan perselisihan pendapat sehingga tidak semakin meruyak. [AFP/E-9]