Suara pembaca dikirim melalui email opini@suarapembaruan.com atau Faks ke redaksi, disertai alamat lengkap dan fotocopy identitas yang masih berlaku
Banyak kalangan menunjukkan kegusarannya terhadap para menteri yang berasal dari partai politik. Kegusaran itu tampak pada imbauan agar para menteri yang berasal dari partai politik tidak bermanuver dan tetap berada dalam kabinet sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla berakhir. Tentu saja kegusaran tersebut memiliki alasan yang kuat. Apa jadinya Kabinet Indonesia Bersatu bila para menteri yang berasal dari partai politik tidak fokus pada tugasnya?
Tahun 2008 memang tahun yang rawan bagi pemerintahan. Tahun ini partai politik akan semakin intensif mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2009. Salah satu yang strateginya ialah memakai orang partai yang duduk di kabinet untuk menjadi mesin politik. Akibatnya, menteri tersebut tidak lagi fokus mengerjakan tugasnya, tetapi memanfaatkan waktu dan kekuasaannya untuk kepentingan partai.
Memang, kabinet sekarang berasal dari koalisi bermacam-macam partai. Pemerintahan Yudhoyono-Kalla menjadi kuat karena memang didukung koalisi, kecuali PDI Perjuangan. Mungkin strategi Yudhoyono-Kalla, menjadikan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Paratai Golkar.
Dalam kepentingan yang sama pulalah harus dilihat mengapa Yudhoyono-Kalla merestui Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali menjadi Ketua Umum PPP dan Menteri Kehutanan MS Kaban menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
Dari pandangan tersebut, tidaklah beralasan untuk gusar bila para menteri yang berasal dari partai politik bermanuver dan perhatiannya pecah antara mengurus negara dan memenangkan partai.
Oleh karena itu, banyak kalangan yang mengimbau agar para menteri yang berasal dari partai politik untuk tetap berada dalam kabinet hingga pemerintahan Yudhoyono-Kalla berakhir. Imbauan itu agar menteri memegang teguh komitmennya sebagai penyelenggara negara yang efektif sampai kabinet usai.
Linda Surachman SH
Taman Cilandak III Lebak Bulus, Jakarta Selatan
Merakit tahun 2008 menjadi jembatan yang kukuh menuju 2009, sudah banyak analisis para pakar tentang perkembangan situasi politik, ekonomi, sosial di tanah air sepanjang tahun 2007 serta prediksi di tahun 2008. Sejumlah pakar, cendekiawan maupun masyarakat awam mempunyai harapan yang sama, yaitu agar tahun 2008, kondisi sosial, ekonomi dan politik kita lebih baik dari tahun sebelumnya.
Untuk mewujudkan harapan itu, seluruh anak bangsa dihimbau untuk berbenah diri, mengubah perilaku, memperbaiki kinerja dan seterusnya, karena situasi yang akan kita hadapi ke depan tentu tidak sama dengan tahun-tahun yang telah lewat.
Di tahun 2008 ini, sejumlah agenda politik tengah siap mengadang. Akan ada pilkada di 139 kabupaten, kota dan provinsi. Partai politik akan ramai-ramai mendaftarkan diri untuk bertarung dalam Pemilu 2009. Akan ada usung-mengusung kandidat presiden, akan ada perdebatan sengit di parlemen membahas paket UU Politik.
Di sisi lain, masih ada persoalan pilkada yang belum dituntaskan, antara lain Pilkada Sulsel yang masih menyisakan kontroversi. Keberhasilan kita merampungkan semua agenda itu tanpa harus ada korban jiwa maupun harta benda akan menjadi modal yang sangat berharga untuk memasuki dua agenda besar pada 2009, yaitu pemilu legislatif dan pilpres. Singkatnya, seluruh aktivitas politik 2008 sesungguhnya merupakan "pemanasan" menyongsong 2009.
Jika situasi politik tahun 2008 tidak stabil maka situasi politik 2009 sulit diprediksi. Tahun 2008 akan menjadi jembatan yang kukuh, tetapi juga jembatan yang rapuh menuju 2009. Jembatan yang kukuh bila pemerintah tetap produktif dan efektif bekerja karena percaya bahwa hanya dengan kinerja ekonomi yang baik, rakyat akan memilih kembali incumbent. Sebaliknya, akan menjadi jembatan yang rapuh, bila pemerintah cenderung mempersiapkan diri untuk memenangkan pemilu. Para menteri sibuk memenangkan partai masing-masing. Hasilnya, rakyat miskin bertambah banyak, dan pengangguran meningkat. Masa depan negeri ini ada di tangan kita dan di tangan para pemimpin kita. Mari kita benahi bersama.
Ricard Radja
Jl Kejora Tofa, Kupang - NTT Anggota Jaringan Epistoholik Jakarta (JEJAK)
Tantangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan parpol besar agar kaum muda berani mencalonkan diri dalam pilpres 2009, merupakan sebuah kemajuan sikap politik. Salah satu modal orang muda mestinya adalah keberanian, termasuk keberanian mencalonkan diri menjadi presiden. Tetapi keberanian saja tidak cukup, sebab tidak ada jalan konstitusional yang terbuka untuk mewujudkan keberanian itu.
Saat ini, banyak tokoh muda yang duduk di pucuk pimpinan partai dipromosikan melalui sistem nepotisme. Akibat sistem yang diterapkan ini, masyarakat meragukan kredibilitas dan akseptabilitas para tokoh muda tersebut. Padahal masyarakat sangat mengharapkan tampilnya tokoh muda yang sudah teruji, baik kemampuan maupun kepribadiannya. Oleh sebab itu, sudah selayaknya promosi kaum muda menjauhi pendekatan nepotisme dan mengedepankan kompetisi yang sehat.
Apabila ada tokoh muda yang memang mampu untuk memimpin bangsa, maka hal itu sangat bagus karena artinya ada kader muda yang menjamin regenerasi kepemimpinan nasional. Tapi kalau tidak ada, jangan dipaksakan karena masalah pemimpin itu bukan sekadar tua atau muda tetapi harus juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Keberanian memberi kesempatan bagi kaum muda harus disertai kalkulasi matang tentang kemampuan, kepantasan dan dukungan yang memadai jika mengusung calon muda.
Tantangan ini dinilai masih belum tegas dan diragukan keikhlasannya dari para tokoh tua yang ada di partai, karena saat ini masih banyak partai dikuasai/dipimpin oleh kalangan tua atau kalangan yang gandrung kepada orang tua. Tokoh-tokoh tua di partai jangan hanya pandai membuat pernyataan, tetapi mereka harus menunjukkan langkah-langkah yang konkrit dan proaktif mempromosikan tokoh muda dalam berbagai bidang.
Teuku Fachri
Awanglong 50 Samarinda, Kalimantan Timur