[JAKARTA] Partai politik (parpol) harus membuat kebijakan konkret yang dapat menyejahterakan rakyat agar bisa mendapatkan kembali kepercayaan rakyat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan banyak parpol belakangan ini, tidak akan banyak mempengaruhi opini masyarakat terhadap parpol.
Demikian pandangan pengamat politik LIPI, Syamsudin Haris dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari yang disampaikan secara terpisah kepada SP di Jakarta, Jumat (11/1) pagi. Berdasarkan hasil survei Indo Barometer 26 November sampai 7 Desember 2007 terhadap 1.200 responden di 33 provinsi, sebanyak 54,6 persen responden tidak puas dengan kinerja parpol dengan berbagai macam alasan.
Sebanyak 38,3 persen responden mengatakan, partai tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, 54,1 persen berpendapat, partai belum memberikan man-faat nyata, dan sebanyak 24,2 persen mengatakan bahwa partai hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri.
Menurut Haris, seharusnya partai politik yang sudah duduk di legislatif membuat kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat.
"Persoalannya berada di DPR. Jika partai dapat membuat kebijakan seperti bagaimana menyiasati agar produk pertanian tidak jatuh ketika panen, kebijakan alternatif untuk subsidi BBM, maka usaha ini akan mendapat perhatian dari masyarakat," tuturnya.
Untuk meraih simpati tidak cukup hanya sebagai oposisi saja, partai harus membuat kebijakan alternatif yang dapat me- nyejahterakan rakyat. Dengan jalan itu, kepercayaan rakyat akan berkembang terhadap partai. "Ini kan yang selama ini tidak dilakukan partai. Jika partai melakukan hal-hal seperti ini, kepercayaan rakyat akan berkembang terhadap partai," jelas Haris.
Senada dengan itu, Muhammad Qodari mengatakan, selain perbaikan kinerja wakilnya di legislatif dan membuat kebijakan prorakyat, parpol juga harus membuat grand design baru.
Karena, menurut Qodari, usaha partai untuk merebut hati dan kepercayaan masyarakat lewat kegiatan sosial semata tidak akan banyak membawa perubahan. Untuk itu, partai perlu membuat sebuah grand design baru yang tidak semata-mata kegiatan yang sifatnya karitatif.
Prorakyat
Berkaitan dengan itu, Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif menyatakan, untuk memenangi Pemilu 2009 pihaknya mengembangkan program yang berorientasi kesejahteraan rakyat. Kader-kader yang duduk di jajaran eksekutif dan legislatif diminta mengutamakan pembangunan infrastruktur di daerah.
Dikatakan, kader-kader partai tidak boleh lagi berorientasi mengeruk keuntungan buat diri sendiri. Kader-kader harus mengembangkan program kerakyatan.
"Pemilu tahun depan kecenderungannya bukan lagi pilih partai, tetapi memilih orang. Jadi, kader harus bersosialisasi di daerah. Apa kerja mereka di daerah? Bukan mencari orang mendukung Golkar, tetapi mengembangkan program ekonomi kerakyatan. Program yang dikembangkan di daerah adalah pengembangan usaha kecil-menengah. Tidak perlu pakai bendera Golkar, tapi pakai bendera tokoh. Jadi ini adalah gerakan-gerakan tokoh," katanya.
Sebagai wujud konkret program ekonomi kerakyatan, pihaknya telah membentuk Badan Pengembangan Kelompok Profesi Masyarakat. Badan ini berada di luar struktur Golkar dan kelak akan bekerja sama dengan Askrindo.
Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terus melakukan konsolidasi hingga tingkat bawah, sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2009. Konsolidasi merupakan salah satu langkah untuk merebut hati rakyat. Hal tersebut dikemukakan Sekjen Pramono Anung dan Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu Tjahjo Kumolo, Kamis (10/1), di Jakarta.
Menurut Pramono, ada tiga hal yang dilakukan, yakni konsolidasi organisasi sampai dengan tingkat anak ranting, konsolidasi di kalangan eksekutif, serta melakukan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Hasilnya sudah mulai terlihat dengan menangnya PDI-P pada beberapa pemilihan kepala daerah.
Menangnya PDI-P di beberapa daerah, lanjut Tjahjo, menggambarkan berjalannya konsolidasi partai. Bukan hanya itu, program pemantapan konsolidasi sudah dilakukan hingga tingkat legislatif dengan menyatakan diri sebagai oposisi. [AMT/MAR/A-16]