Setelah memeriksa sejumlah pejabat Bank Indonesia (BI) dan anggota DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyelidikan kasus dugaan aliran dana BI ke DPR dan sejumlah aparat penegak hukum. Kali ini, giliran mantan Gubernur BI Syahril Sabirin yang diperiksa. Mantan orang nomor satu di bank sentral tersebut dimintai keterangan selama hampir tujuh jam di Gedung KPK Jakarta, Rabu (9/1). Pemeriksaan terkait pengucuran dana BI senilai Rp15 miliar kepada tiga mantan pejabat BI, yakni Hendro Budiyanto, Heru Soepraptomo, dan Paul Sutopo.
Seusai diperiksa, Syahril membenarkan bahwa dia dimintai keterangan terkait pengucuran dana kepada mantan pejabat BI pada 2003. Pemberian dana itu diputuskan pada rapat Dewan Gubernur BI, 20 Maret 2003, yang dipimpin Syahril. Rapat membahas surat permohonan dana dari ketiga mantan direksi BI itu pada 17 Maret 2003. Risalah rapat itu turut ditandatangani Anwar Nasution, Miranda S Goeltom, Aulia Pohan, Bun Bunan EJ Hutapea, Maman Soemantri, dan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong. [M-17]
Piagam Madinah memiliki kesejajaran untuk disebut sebagai sebuah konstitusi, seperti halnya UUD 1945. Ada beberapa titik temu di antara kedua konstitusi tersebut, bahkan dianggap dapat melengkapi UUD 1945. Titik temu itu terletak pada pengakuan terhadap pluralisme agama dan golongan. Demikian disampaikan guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, Prof Dr Dedi Ismatullah dalam Diskusi Bulanan Majelis Pakar Dewan Perwakilan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) di Jakarta, Senin (7/1).
Menurutnya, prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedua konstitusi itu hampir sama, antara lain menyangkut kedaulatan Tuhan, keadilan, kemanusiaan, serta universalitas. Hal senada dikatakan Prof Dr KH Acep Jazuli, guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunungjati Bandung, yang menjadi pembahas dalam diskusi tersebut. Menurut dia, titik temu keduanya dapat menjadi dasar pertimbangan agar materi Piagam Madinah bisa melengkapi UUD 1945. [MYS/A-16]
SP/Luther Ulag
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto berpidato pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Rabu (9/1) di Jakarta. Rapimnas yang dihadiri seluruh pengurus provinsi di Indonesia itu membahas rencana Partai Hanura dalam Pemilu dan Pilpres 2009.