eiring surutnya banjir di sejumlah kawasan di Jawa maka pemberitaan mengenai bencana itu seakan hilang. Padahal, bencana itu menimbulkan kerugian begitu besar, baik harta maupun nyawa. Apa jadinya bila persoalan ini tak ditindaklanjuti guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang?
Bencana banjir dan longsor di akhir tahun lalu dan awal tahun ini, bukan hanya masalah tanggul bobol dan jembatan ambrol yang harus dibangun kembali. Bukan pula hanya soal bagaimana memberi makan pengungsi dan merehabilitasi lahan sawah yang rusak. Lebihi jauh dari itu adalah mencari solusi pencegahannya di kemudian hari.
Sayangnya, sebelum membicarakan solusi pencegahan, sudah terasa hawa alergi membicarakan penyebab bencana ini. Sudah ada sinyal takut disalahkan atau dipojokkan.
Menteri kehutanan MS Kaban di Lamongan, Jawa Timur, Minggu (6/1), mengungkapkan, banjir yang melanda sebagian besar Pulau Jawa bukan disebabkan oleh hutan gundul, tetapi karena sepanjang bantaran sungai beralih fungsi ke tanaman produktif, pohon pisang misalnya. Pernyataan Kaban "tentang pohon pisang" tentu berdasarkan data lapangan. Kaban menyebutkan, tingkat partisipasi mengembalikan fungsi hutan sebagai lahan konservasi di Jawa Timur cukup bagus. Tahun 2007 terdapat 17 juta pohon lindung ditanam dengan melibatkan masyarakat. Dalam 4-5 tahun hasilnya akan tampak. Sebuah data yang membanggakan hati dan tentu sebuah prestasi.
Di sisi lain, seperti diberitakan koran ini, data dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat, luas hutan di Jawa tahun 2007 hanya tersisa 8,2 persen atau 1,08 juta hektare dari total luas daratan. Padahal pada tahun 2005 luas hutan masih sekitar 19 persen atau 2,5 juta hektare. Data itu disampaikan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar.
KLH juga mencatat, luas hutan alam di DAS Bengawan Solo berkurang secara signifikan yakni sekitar 31 persen hanya dalam jangka waktu lima tahun (2002-2007). Hutan beralih menjadi daerah perkebunan atau tanah terbuka serta permukiman yang meningkat 26 persen.
Dua data yang kelihatannya berseberangan ini kita harapkan bukan tak ada titik temunya. Berkurangnya luas lahan hutan tak berarti gundul, melainkan beralih fungsi entah menjadi perumahan atau ditanami bukan tanaman konservasi. Yang perlu dicermati adalah bagaimana kita bersikap terhadap kritik maupun masukan ketika menghadapi suatu persoalan. Sebab sikap ini akan menentukan langkah untuk mengatasi permasalahan.
Harus disadari benar bahwa kerusakan ekosistem sudah sangat parah hingga berdampak pada meningkatnya kualitas dan kuantitas bencana alam di Jawa. Semua pihak yang berkaitan dengan kerusakan ekosistem itu tak perlu membela diri atau merasa dipojokkan.
Harus disadari bahwa kerusakan ekosistem juga sangat erat hubungannya dengan tingkat sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat. Mengapa warga mengalihfungsikan lahan, bagaimana pemerintah daerah setempat bertindak, sejauh mana departemen bersangkutan merespons dan seterusnya. Tak adil rasanya kita hanya menyalahkan masyarakat miskin di sekitar DAS sebagai perusak lingkungan tanpa melihat kondisi terjepit untuk mencari makan.
Apalagi bila mengutip pendapat Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup, Dr Eko Sugiharto bahwa perilaku masyarakat di bantaran sungai tidak bisa dijadikan tolok ukur rusaknya habitat sungai dan kawasan resapan.
Karena itu, mengantisipasi kembalinya longsor dan banjir, sebaiknya para pengambil kebijakan di tingkat daerah dan nasional berpikir kepada peningkatan ekonomi rakyat. Bukan semata ribut soal sebab di lapis permukaan.