antan Menteri Kesehatan, Farid Anfasa Moeloek menyatakan apresiasi kepada pemerintah, karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini fokus pada pengentasan kemiskinan. Namun untuk mengatasi permasalahan yang ada perlu dikembangkan pelayanan kedokteran yang lebih adil, lebih merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat, sehingga tercapai pelayanan kesehatan yang berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya melalui sistem pelayanan dokter keluarga.
Hal itu diungkapkan Farid dalam diskusi publik dengan topik " Lesson Learn Permasalahan Kesehatan dan Kedokteran Tahun 2007: Apresiasi dan Alternatif Solusi" yang diselenggarakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di Jakarta, akhir tahun lalu.
Menurut Farid, salah satu solusi mengatasi masalah persoalan bagi kaum miskin dapat dilakukan dengan cara memberdayakan dokter keluarga keliling melalui kapitasi dan prabayar oleh suatu badan pelaksana yang bersifat nirlaba dan diatur oleh pemerintah. Dengan demikian seorang dokter keluarga harus menjalankan tugasnya sebagai "agent of change" dalam keluarga atau menjaga keluarga-keluarga yang menjadi tanggungannya tidak sakit/tetap sehat.
"Biasanya seorang dokter keluarga bertanggung jawab atas 2.500 jiwa atau sekitar 400-500 kepala keluarga. Dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta jiwa, diperlukan tenaga dokter/dokter keluarga sebanyak 80.000 dokter. Padahal jumlah dokter yang ada saat ini sekitar 65.000 dokter, sehingga masih kekurangan tenaga dokter umum sebanyak 15.000 orang," ujarnya.
Sementara itu, ahli kesehatan masyarakat Amir Hamzah Pane, menyatakan bahwa sampai saat ini belum terlihat adanya kemajuan yang signifikan terhadap penyesuaian seluruh badan penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia yang sesuai UU SJSN.
Di bidang obat, Amir Hamzah Pane menyoroti berbagai penyimpangan dalam penggunaan obat dan makanan seperti pemalsuan obat, kombinasi jamu dengan bahan kimia obat keras, obat ilegal. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan hukum sebagai akibat belum adanya UU Pengawasan Obat dan Makanan. Di bidang RS, masih ditemui berbagai kelemahan seperti belum sempurnanya sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia serta belum adanya mekanisme audit medik, sehingga besarnya biaya pelayanan kesehatan rawan penyimpangan.
Dalam kesempatan itu, Amir Hamzah Pane juga menyoroti UU yang ada di Indonesia belum menempatkan "kecelakaan medik" sebagai sebuah kecelakaan yang korbannya berhak mendapat santunan melalui mekanisme asuransi.
Fahmi Idris, Ketua Umum PB IDI dalam laporannya menyatakan dalam menyongsong seabad kebangkitan nasional, PB IDI sedang mengembangkan sistem pelayanan dokter terpadu. Selain itu tepat pada tanggal 20 Mei 2008 nanti sebagai bentuk dukungan terhadap program Askeskin dan lain-lain, seluruh dokter di Indonesia membebaskan jasa medik. Jika tidak setuju, jangan membuka praktik pada hari itu, ujar Fahmi Idris.
Harga Obat
Sementara itu, Siti Fadilah Supari, harga obat di Indonesia sangat membebani masyarakat. Karena itu, upaya yang dilakukan setelah dilantik menjadi Menkes adalah menurunkan harga obat. Tetapi usaha itu bagai menerjang batu karang. "Ketika niat baik itu disampaikan di depan para pedagang besar farmasi, bukannya didukung tetapi ditertawakan. Mereka menyatakan, Bapak Wapres saja yang pernah 5 tahun menjadi Menko Kesra tidak berhasil menurunkan harga obat", kenang Siti Fadilah.
Setelah harga obat generik berhasil diturunkan, di tengah jalan masih dijegal-jegal. Banyak apotek yang tidak mau menjual obat generik yang harganya sudah turun, ujar Siti Fadilah. Selain berhasil menurunkan harga obat generik, upaya berikutnya adalah membuat kebijakan obat untuk rakyat, murah dan berkualitas. Karena harganya serba seribu, diidentikkan dengan obat serbu (obat serba seribu). Kebijakan ini tiada lain kecuali untuk menolong rakyat agar dapat memperoleh obat dengan harga terjangkau tetapi kualitas terjamin, kata Menkes.
Menkes mengingatkan, dulu obat itu menjadi komoditas dagang. Sekarang tidak bisa lagi. Saat ini obat adalah komoditas dagang yang ada fungsi sosialnya. "Percayalah, kalau industri farmasi itu berpihak pada rakyat, maka akan menjadi industri internasional. Jangan dibalik-balik, inginnya internasional dulu baru memikirkan rakyat. Contohnya Tiongkok dan India, mereka melayani rakyatnya terlebih dahulu, sekarang industri farmasi mereka sudah mendunia", ujar Menkes.
Achmad Sujudi yang membahas upaya kesehatan lesson learn 2007 dari aspek manajemen kesehatan menyatakan, kejadian-kejadian serta pengalaman-pengalaman 2007 tidak ada yang khusus. Yang terjadi dan dihadapi adalah masalah lama/klasik, mulai dari masalah anggaran/pembiayaan, lingkungan, SDM sampai masalah politik misalnya pemekaran wilayah dan desentralisasi. Oleh karena itu, ke depan solusi yang dilakukan selain evidence based dan pengalaman juga dapat berupa cara-cara logis, tepat guna dan sesuai dengan wilayah daerah dan lingkungan. Selain itu, sebaiknya kegiatan surveilans dan monitoring tetap dilaksanakan secara sentralisasi. [SP/Eko Budi Harsono]