[JAKARTA] Memasuki 2008, Partai Amanat Nasional (PAN) makin meneguhkan diri bukan bagian dari pemerintahan lagi. Keputusan itu diambil setelah PAN mengevaluasi banyak janji dan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diingkari.
"Ibarat dalam salat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah batal sehingga tak lagi bisa diikuti sebagai imam,'' ujar Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir kepada pers di Jakarta, Rabu (2/1).
Soetrisno menyebut kenangan manis saat masih mesra dengan Presiden Yudhoyono. Saat itu, dia aktif memberikan solusi kepada Presiden atas semua persoalan yang dihadapi bangsa. Dia juga kerap menyambangi Yudhoyono di istana. Bahkan berkali-kali mengajak pimpinan parpol lain untuk sambung rasa dengan Presiden.
"Tapi, tidak ada satu masukan pun mengenai perbaikan bangsa yang dilaksanakan Presiden. Jadi, tidak salah jika kemudian PAN menarik diri dari pemerintah," tandasnya.
Banyak janji dan komitmen Presiden Yudhoyono yang diingkari. Salah satunya program pertemuan rutin dengan pimpinan parpol. "Bagi saya, janji adalah komitmen. Kalau komitmen tidak dilaksanakan, mau percaya apa lagi," ucapnya.
Kendati demikian, Soetrisno menegaskan PAN tidak akan merintangi kebijakan pemerintah. PAN juga tidak lantas beroposisi dengan sikap asal beda. "PAN tetap bersikap bebas kritis dengan terus aktif memberikan solusi-solusi kebangsaan," katanya.
Solusi yang lagi ditawarkan PAN adalah merumuskan yang disebut Soetrisno sebagai "Visi Bersama Membangun Bangsa" seperti Visi Malaysia 2020. Lewat lembaga Solusi Center yang dibentuknya, Soetrisno berharap visi tersebut bisa tuntas dalam waktu dua tahun. "Kita harapkan tahun 2009 visi bersama itu sudah jadi. Dengan begitu, siapa pun presidennya, nanti tinggal menjalankan," ungkap dia.
Reformasi Gagal
Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Nasional Aktivis '98 (PENA'98) Adian Napitupulu mengatakan, proses demokratisasi sebagai esensi dari reformasi yang telah berlangsung 10 tahun di negeri ini belum sesuai harapan. Hal tersebut mendorong aksi mogok makan tanpa batas waktu yang dilaksanakan para aktivis PENA'98.
"Untuk itu, kami akan mengadakan konsolidasi besar-besaran dengan jaringan PENA'98 di seluruh Indonesia untuk mengingatkan pada perjuangan tahun 1998," katanya.
Adian dan sebagian besar kawan-kawanya juga mengaku kecewa dengan partai politik yang mengembangkan kultur kaderisasi bergaya feodal dengan menerapkan cara-cara lama, dimana pengurus dan pimpinan partai dipilih berdasar popularitas, materi, jabatan dan keturunan.
Sedangkan mantan pimpinan Kesatuan Aksi Mahasiswa Trisakti (Kamtri) Jim Lomen menyayangkan para petualang dan politisi yang sudah membelokkan arah reformasi sehingga rakyat tetap menderita. Dia masih yakin bahwa kekuatan untuk kembali mengusung tema-tema reformasi semakin menggema dan tidak lama lagi akan muncul kemarahan rakyat terhadap petualang reformasi.
Sedangkan Jimmy Matitaputty, mantan aktivis 98 yang akan menyusul aksi mogok makan juga menyatakan hal serupa. "Kepercayaan rakyat pada elit politik yang berkuasa saat ini sudah tidak ada, satu-satunya cara adalah melalui perebutan kekuasaan oleh rakyat," tambahnya. [MYS/L-8]