Rtr
Seorang penjarah yang nekat melompat dari lantai dua sebuah pusat perbelanjaan dibawa polisi di Kisumu, Kenya, Rabu (2/1). Kerusuhan, penjarahan, dan perkosaan kian meluas di Kenya.
[NAIROBI] Para pemimpin politik Kenya saling melontarkan tudingan tentang pihak yang paling bertanggung jawab atas kekerasan etnis di negara itu. Saling lempar tudingan berlangsung di tengah upaya-upaya diplomatik yang terus diintensifkan untuk mengakhiri ketidakpuasan yang diwarnai kekerasan pascapemilihan presiden Kenya.
Kekerasan telah mengakibatkan 341 orang tewas. Jumlah korban kekerasan diperkirakan terus bertambah akibat kekisruhan yang berawal dari pemilihan presiden Kenya. Perhitungan suara dianggap diwarnai banyak kecurangan. Ketidakpuasan akhirnya meluas menjadi konflik kekerasan yang terburuk di Kenya dalam 25 tahun terakhir. Puluhan ribu warga terpaksa mengungsi.
Presiden Ghana, John Kufuor, yang kini menjadi pemimpin Uni Afrika, diperkirakan tiba di Nairobi, Kamis (3/1). Kufuor akan memimpin upaya mediasi gabungan bersama pemimpin misi pemantau Persemakmuran di Kenya, yakni mantan Presiden Sierra Leon Ahmed Tejan Kabbah.
Don McKinnon, pemimpin Persemakmuran yang mengundurkan diri, mengatakan Kenya tidak akan dikeluarkan dari kelompok bekas koloni Inggris yang beranggotakan 53 negara meskipun kekerasan pasca pemilu tengah berlangsung di negara itu.
"Pemecatan berarti anda memotong segala bentuk kontak dengan Kenya. Sebuah tindakan yang terlampau dini pada saat ini. Mengeluarkan Kenya dari kelompok Persemakmuran sama halnya penjatuhan hukuman mati terhadap orang yang melanggar lampu merah," ungkap Don McKinnon kepada radio BBC.
Wangari Maathai, peraih Hadiah Nobel dari Kenya, dalam sebuah pesan televisi yang emosional, meminta agar terus dilakukan dialog setelah kekerasan semakin marak terjadi di negara itu.
Pemerintah Kenya menyambut baik usulan dialog. Tetapi, mediasi dianggap terlampau prematur. "Kenya tidak sedang berperang. Kenya tidak membutuhkan mediator atau pasukan penjaga perdamaian," ungkap Juru Bicara Pemerintah Kenya, Alfred Mutua.
Terpilihnya kembali Presiden Mwai Kibaki dengan kemenangan tipis pada pemilihan presiden pekan lalu telah menyulut kekerasan di seantero Kenya. Kekerasan menjurus ke arah konflik etnis, yang diwarnai serangan-serangan bersenjata dan saling balas membunuh.
Kibaki berasal dari suku terbesar di Kenya, Kikuyu. Sedangkan Raila Odinga, kandidat presiden dari oposisi yang kandas dalam pemilihan, berasal dari suku terbesar kedua, Luo. Kivutha Kibwana, Menteri Pertanahan di pemerintahan Kibaki, menuding Odinga merancang "aksi-aksi genosida dan pembersihan etnis yang terorganisasi secara rapi". Sebaliknya, Odinga menuding pemerintahan Kibaki yang mendalangi genosida dan pembersihan etnis di negara itu.
Skala Besar
"Apa yang terjadi adalah genosida dalam skala besar. Apa yang kita saksikan, aparat keamanan Presiden Kibaki menembaki warga sipil tidak bersalah yang sedang mengekspresikan hak protes mereka," kata Odinga kepada para wartawan.
Odinga merencanakan untuk menggelar demonstrasi besar-besaran di Nairobi, Kamis (3/1), sekaligus mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai "presiden rakyat Kenya". Demonstrasi tetap akan digelar, meskipun polisi telah memperingatkan bahwa Odinga akan ditahan. Polisi telah melarang aksi-aksi unjuk rasa sebab dikhawatirkan bakal memicu bentrokan antara aparat dengan para pendukung Odinga.
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki basis terbesar ketiga di Nairobi, memperingatkan kalau program-program bantuan di kawasan Afrika terancam gagal. "Koridor-koridor transportasi dari Pelabuhan Mombasa melalui Kenya tertutup, sehingga mengganggu rantai pasokan bagi operasi kemanusiaan maupun penjagaan perdamaian PBB di kawasan," ujar penyataan PBB.
Pada Selasa (1/1), sedikitnya 35 anak-anak dan orang dewasa yang tengah mencari perlindungan ke sebuah gereja dekat Kota Eldoret, barat Kenya, dibakar hidup-hidup oleh sekelompok orang yang sedang mengamuk.
Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice bersama Menlu Inggris David Miliband mendesak agar PBB mengeluarkan resolusi untuk mengatasi krisis Kenya. "Kami mendesak semua pemimpin politik untuk berkompromi dengan menomorsatukan kepentingan-kepentingan demokrasi Kenya," ungkap dua diplomat itu.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon secara terpisah mendesak agar segera dilakukan perlindungan terhadap warga sipil dari ancaman meningkatnya kasus-kasus perkosaan. [AFP/Rtr/E-9]