SUARA PEMBARUAN DAILY

Politik Pakistan Pasca-Benazir Bhutto

Aco Manafe

Dinasti Bhutto sebenarnya sudah berakhir dengan tewasnya Benazir Bhutto 27 Desember 2007. Pertama, karena para tokoh Dinasti Bhutto belum siap dan bukan keturunan lurus-langsung atau tidak ingin dicalonkan memimpin. Misalnya, saudara perempuan Benazir, Sanam Bhutto, yang menolak karena kesibukan keluarga di London. Bilawal, putra tertuanya, belum cukup dewasa untuk menjadi politisi dan memimpin pemerintahan. Keponakannya, Fatima, pun model yang mengabaikan partai dan politik.

Kedua, kubu partai berkuasa Liga Muslim Quaid E-Azzam pimpinan Pervez Musharraf akan berupaya membendung kapasitas keluarga Bhutto, pasca-Benazir Bhutto, kecuali PRP (Partai Rakyat Pakistan) mengajukan tokoh lain. Ketiga, meskipun mantan PM Nawaz Sharif dan Partai Liga Muslim N menyatakan akan melanjutkan perjuangan Bhutto, namun ambisi merebut kekuasaan khususnya jabatan PM akan menjadi pilihan utamanya. Nawaz Sharif, konglomerat di awal pemerintahannya (1997), dianggap kurang berpengalaman mengelola pluralisme di Pakistan, dan mengutamakan Punjab, provinsi asalnya. Dia mengabaikan provinsi utama lainnya, seperti, Sindh, Baluchistan dan Provinsi Depan Barat Laut.

Namun, secara politik para pendukung Bhutto, khususnya suaminya Asif Ali Zardari, berupaya menampilkan putra Benazir, Bilawal Bhutto Zardari sebagai pengganti ibunya. Bilawal masih berusia 19 tahun dan kuliah di Univesitas Oxford, sehingga masih dua atau tiga tahun lagi bisa menamatkan sarjananya. Kalau dia menjadi ketua partai sedikitnya dibutuhkan 5-10 tahun persiapan sebagai orang nomor satu di pemerintahan. Ibunya Benazir meskipun disebut PM termuda Pakisan, saat pertama menjabat (1988) berusia 35 tahun.

Pemunculan Bilawal diperkuat pada 30 Desember 2007 oleh musyawarah Partai Rakyat Pakistan yang bersidang maraton, sejak tewasnya Benazir Bhutto. Asif Ai Zardari mendampingi putranya sebagai ketua pendamping, atau Deputi Ketua Partai Rakyat Pakistan (PRP). Sebenarnya Bilawal Zardari dilihat dari sistem kekeluargaan partiarkhat, (garis laki-laki), bukanlah murni Dinasti Bhutto, karena dia hasil perkawinan sang ibu (Benazir) dengan klan Zardari-ayahnya. Artinya Bilawal sebenarnya terhisab Dinasti Zardari.

Dinasti Asia Selatan

Namun, tradisi dinasti politik di Asia Selatan, mungkin bisa lain. Di India, ada Dinasti Nehru-Gandhi. Contoh putri sulung PM Jawaharlal Nehru, yakni Indira Gandhi, menjadi PM India. Indira tidak pernah menggunakan nama Nehru, dia menggunakan nama keluarga suaminya, Gandhi.

Putra kedua Indira, yakni Rajiv Gandhi, melanjutkan jabatan ibunya (terpilih melalui Partai berkuasa Kongres, sebagai PM. Putra pertamanya Sanjay Gandhi, tewas dalam kecelakaan pesawat terbang. Kedua anggota Dinasti Gandhi-Nehru ini tewas terbunuh (1984 dan 1991) masing-masing oleh pengawal pribadi dan agen Macan Tamil. Di Bangladesh, pendiri negara tersebut, Mujibur Rahman, tewas terbunuh bersama istri dan tiga anaknya pada 1975 oleh para perwira yang tidak puas.

Penerus Dinasti Rahman, Sheik Hasinah Wajed, berhasil menjadi PM dan kini diadili dengan tuduhan korupsi.

Di negara Asia Selatan lainnya, Sri Lanka, Dinasti Bandaranaike, juga mengalami kekerasan serupa. PM Solomon Bandranaika, suami PM Srimavo Bandranaika, dan ayah Presiden Chandrika Kuramatunga, tewas tertembak pada 1959. Putrinya, Srimavo menjadi PM. Dalam upaya pembunuhan lima tahun silam Presiden Chandrika lolos dari maut, meskipun kehilangan salah satu matanya. Sebelumnya pada 1989, Presiden Chandrika Bandranaika Kumaratunga mengalami musibah. Suaminya Wijaya Kumaratunga, yang calon presiden, tewas tertembak. Chandrika, yang menjadi Presiden Sri Lanka untuk kedua kalinya pada 2005, berupaya menjauhkan kedua anaknya dari politik.

Dinasti murni Bhutto sebenarnya sudah tiada. Mungkin Fatima (cucu pamannya Mumtaz Bhutto atau putri dari adik laki-lakinya Murtaza yang tewas tertembak oleh polisi di Karachi tahun 1996).

Ini gambaran tentang siapa yang akan meneruskan Dinasti Bhutto yang murni kalau menurut garis patriarkhat dan berbagai dinasti yang berkuasa di tiga negara Asia Selatan lainnya: India, Bangladesh dan Sri Lanka.

Peluang Koalisi

Lalu bagaimana kelanjutan politik pasca-Benazir Bhutto. Tampaknya dengan keikusertaan Partai Rakyat Pakistan (didirikan tahun 1973 oleh Zulfikar Ali Bhutto ayah Benazir Bhutto) dan Liga Muslim N pimpinan Nawaz Sharif, maka peluang koalisi oposisi akan cukup kuat. Karena menurut perhitungan, PRP dan Liga Muslim N bisa menguasai 57,5 persen kursi di Parlemen.

Dalam konstelasi hasil Pemilu Oktober 2002, jumlah kursi kedua partai itu 78, (67 dan 11). Sementara enam partai Islam yang bergabung dalam MMA (akronim Urdu: Muttahida Majlis-E-Amal) meraih 50-60 kursi, dan Partai (berkuasa) Liga Muslim Quaid E-Azzam pimpinan Musharraf meraih 78 kursi.

Karena Bilawal masih studi di Inggris, maka kemungkinan koalisi dua oposisi akan beralih kepada Nawaz Sharif. Ini tradisi dalam sistem politik semi presidensil-parlementer. Ini bila yang memiliki suara terbanyak (hasil Pemilu Parlemen yang dijadwalkan 8 Januari 2008), mirip dengan hasil Pemilu Oktober 2002) PRP yang memangku jabatan PM.

Bisa terjadi musyawarah ulang dan PRP mengajukan Wakil Ketua PRP, yakni Makhdoom Amin Fahim sebagai calon PM. Apalagi tawaran koalisi PRP-Liga Muslim Q dan jabatan PM pada Amin Fahim pernah diajukan seusai Pemilu Parlemen Oktober 2002. Namun, saat itu Benazir menolak pencalonan Fahim, sehingga Musharraf memilih tokoh Baluchistan, Zafarrullah Jamali sebagai PM, yang kemudian digantikan Shaukat Azis, bekas bankir yang berhasil memajukan ekonomi Pakistan.

Prediksi ini mengingat reputasi suami Bhutto, Ali Asif Zardari, sebagai Wakil Ketua PRD tidak begitu popular. Asif Ali Zardari dijuluki Mr Ten Percent suatu frase sinisme untuk posisinya sebagai pengusaha yang menerima komisi bisnis 10 persen dan pernah dipenjarakan selama 5 tahun karena tuduhan korupsi oleh rezim Nawaz Sharif dan Presiden Farooq Leghari. Sama dengan Nawaz Sharif, tidak mungkin diterima oleh Presiden Pervez Musharraf yang sejak 1999 menjadi musuh politik utamanya.

Maka akan terus terjadi tawar-menawar politik panjang, dengan hasil yang sulit diprediksi. Bilawal yang muda mustahil menjadi PM, sama halnya Nawaz Sharif akan ditolak Musharraf. Satu-satunya jalan terbaik, adalah tetap merajut koalisi dengan PRP dan mengajukan Deputi Ketuanya Makhdoom Amin Fahim sebagai PM. Atau Presiden Musharraf bersedia merevisi kedudukan Mahkamah Agung, mengembalikan posisi Ketua MA Iftihkar Chaudry dan tokoh HAM Asmi Jahangir. Hal-hal yang mustahil, apalagi posisi Musharraf sebagai presiden terpilih 6 Oktober 2007 sudah disahkan 29 November 2007 untuk masa lima tahun mendatang oleh MA yang baru.

Hambatan utama bagi Musharraf adalah lobi di Parlemen dan Senat, bila dua partai oposisi tetap menguasai 57 persen suara, sehingga setiap RUU dan kebijakan prinsip politik akan ditolak.

Perhitungan lain pun sulit. Misalnya, berkoalisi dengan MMA-United Action Council yang menguasai 60 kursi, dan mengajukan tokoh Maulana Fazrul Rehman, yang pernah dirangkul Musharraf. Masalahnya, MMA mendukung Osama bin Laden, Taliban, dan kaum ekstrimis, serta menolak kepemimpinan Musharraf yang bersekutu dengan Amerika Serikat.

Penulis adalah pengamat masalah internasional


Last modified: 2/1/08