Kegagalan pemerintah di 2007 pada sektor riil terlihat dari kucuran dana perbankan yang tidak jatuh ke industri manufaktur, melainkan ke sektor jasa.
[JAKARTA] Masa depan sektor riil, khususnya industri nasional akan terus suram di 2008, apabila pemerintah tidak memberikan dukungan penuh untuk berkembang. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen di 2007 masih belum menyentuh industri manufaktur. Akibatnya pertumbuhan itu tidak dirasakan langsung oleh sektor riil.
Untuk itu, pemerintah diminta membuat kebijakan publik berbasis analisis mikro pada sektor industri dan bukan hanya hipotesis.
Pandangan tersebut dikemukakan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), dan Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti), kepada SP, Rabu (2/1).
Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengatakan di tahun 2007 dukungan pemerintah terhadap industri sangat minim. Hal itu tercermin dari kebijakan yang diambil justru merugikan kalangan pengusaha atau tidak pro-bisnis. Kebijakan aturan ekspor-impor barang tak jelas, tarif bea masuk barang bisa berubah kapan saja, implementasi pemberian insentif belum jelas, dan pinjaman modal dari perbankan kepada pengusaha menengah dan kecil selalu dipersulit.
"Tahun 2007, rapor pertumbuhan industri jauh dari target. Awal tahun lalu diprediksi pertumbuhan industri migas dan nonmigas sebesar 7,9 persen. tetapi kenyataannya hanya mampu mencapai 6,31 persen," ujar Sofjan.
Sekjen Apindo Djimanto juga mengatakan, kegagalan pemerintah di 2007 pada sektor riil terlihat dari kucuran dana perbankan yang tidak jatuh ke industri manufaktur, melainkan ke sektor jasa. Selain itu, kalangan pengusaha tidak mendapatkan jaminan dari pemerintah terkait pasokan bahan bakar industri.
Selama tiga bulan terakhir, pengusaha merugi karena kebijakan semena-mena pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) industri per dua minggu. Padahal sebelumnya harga BBM dinaikkan sebulan sekali.
Sedangkan, Sekretaris Eksekutif API Emovian G Ismy mengakui, pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di 2007 masih di bawah lima persen. Berdasarkan data Departemen Perindustrian dan Kadin, pertumbuhan industri TPT hanya mencapai angka 1,5 persen. Kondisi tersebut sangat ironis mengingat industri TPT merupakan sektor industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja, selain industri alas kaki dan elektronika.
Kendala yang hampir tiap tahun dialami adalah iklim usaha yang belum kondusif, suku bunga pinjaman sangat tinggi untuk industri kecil, pasokan energi kurang, dan sebagian besar bahan baku masih diimpor.
Sementara itu, Ketua Apegti Natsir Mansyur mengatakan, pemerintah tidak sepenuh hati menjalankan aturan. Misalnya, SK Menperindag Nomor 527 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Gula yang simpang siur pelaksanaannya. Dalam SK jelas tertulis impor gula rafinasi hanya boleh dilakukan industri rafinasi. Namun Menteri Perdagangan justru mengizinkan industri makanan dan minuman mengimpor gula.
Tertinggal
Permasalahan yang menjadi momok di sektor riil, lanjut Djimanto, harus segera dituntaskan. Apabila tidak ada terobosan baru, daya saing industri nasional akan selalu tertinggal. Bahkan prediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen pada 2008 tidak akan memberi manfaat optimal pada sektor riil.
Untuk itu, pemerintah wajib memprioritaskan pembangunan industri hulu, subhulu, dan industri manufaktur di 2008. Industri tersebut banyak menyerap tenaga kerja. [EAS/M-6]