[JAKARTA] Di awal tahun 2008, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak untuk membenahi struktur dan layanan transportasi publik. Pembenahan tersebut menyangkut sterilisasi jalur busway dan percepatan operasional koridor baru transjakarta agar benar-benar bisa menjadi moda transportasi pilihan masyarakat.
"Saya kira, pembenahan tersebut sangat mendesak untuk segera terealisasi awal tahun. Diharapkan nantinya masyarakat dapat menikmati angkutan alternatif tersebut. Percepatan perampungan Koridor VIII, IX, dan X pun tak kalah mendesak, dengan demikian masyarakat bisa berlega hati," ungkap pengamat transportasi, sekaligus Direktur Institut Studi Transportasi (Instran), Darmaningtyas kepada SP, Senin (31/12).
Dalam acara Kilas Balik Transportasi di Jakarta Tahun 2007 tersebut, hadir pula pengamat transportasi lainnya, Trisbiantara, yang memaparkan semua masalah yang bersinggungan dengan sejumlah isu, seperti kecelakaan motor yang terjadi 300 kasus sebulan dan pengendara meninggal dunia, kemacetan, kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Isu lain yang tak kalah serius untuk disikapi adalah polusi udara, kebijakan tarif busway yang direncanakan naik, namun tak diimbangi peningkatan standar layanan minimum (SPM), menjamurnya pedagang kaki lima dan parkir liar di bahu jalan. Hal menarik yang juga dijabarkan adalah desakan usulan angkutan berbasis rel, yang rencananya dilakukan lewat kombinasi kereta api listrik (KRL) Jakarta, Bogor, Bekasi, KRL Ciliwung Blue Line dan busway.
Trisbiantara menyatakan, kemacetan akan te- rus membayangi Jakarta. Dia mengibaratkan, orang yang sedang mengepel lantai, tapi hidran airnya dibuka, sehingga airnya terus membasahi. "Pemerintah terlihat mengeluarkan kebijakan yang panik. Ditambah lagi kini menjamur mal dan junction di areal yang memicu meningkatkan kemacetan," katanya.
Untuk itu, dia mengharapkan agar kajian Amdal, yang masuk dalam proses perizinan, diletakkan di urutan terbawah, harus dimajukan, bahkan dijadikan ditempatkan pada urutan pertama.
Dalam hal ini, tambah Trisbiantara, pemerintah harus konsisten termasuk revitalisasi angkutan umum lewat pengalihan subsidi busway senilai Rp 200 miliar lebih.
Pola pengembangan jalan tol yang cenderung menaikkan tarif, namun tetap dijuluki jalan tak bebas hambatan, kata Tris, ada baiknya harus segera memiliki mekanisme pembangunan kota yang efektif.
Sementara itu, pada kesempatan terpisah, Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta (Klin-J) sebagai organisasi lingkungan hidup mendesak Pemprov beserta DPRD DKI Jakarta segera melakukan beberapa hal. Antara lain, merevisi Perda Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Kota Jakarta, dengan tidak menempatkan kota ini sebagai kota jasa dan pusat pertumbuhan ekonomi disamping sebagai pusat pemerintahan, sebab Jakarta harus menjadi pusat pemerintahan saja.
Mereka juga mendesak pemprov agar menghen- tikan proyek reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta. Menghentikan segenap pembangunan kawasan komesial baru di Jakarta. Menghentikan rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta.
Klin-J juga meminta Pemprov mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pribadi, yang diiringi dengan perbaikan kualitas transportasi publik. Pemprov pun didesak mengeluarkan kebijakan relokasi kawasan komersial keluar Jakarta secara bertahap dan terukur. [ASR/N-6]