[ JAKARTA ] Langkah pemerintah menurunkan tarif bea masuk (BM) impor beras sebesar Rp 100 per kg dari Rp 550 menjadi Rp 450 per kg menuai protes dari kalangan petani. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir menilai kebijakan tersebut tergesa-gesa mengingat pemerintah melalui Perum Bulog belum maksimal membeli beras petani. Menurut Winarno akan lebih baik jika pemerintah mendesak Bulog memaksimalkan perannya dalam menyerap beras petani untuk memudahkan operasi stabilisasi harga beras.
"Penurunan bea masuk itu jelas tidak memproteksi petani. Seharusnya pemerintah menaikkan bea masuk, ini malah menurunkan. Padahal bea masuk kita sudah sangat kecil dibandingkan negara-negara di ASEAN lainnya, seperti Thailand," tegas Winarno kepada SP, Rabu (2/1).
Sebelumnya secara terpisah, Menteri Keuangan melalui peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif BM atas Impor Beras mengatur tarif BM impor beras turun dari Rp 550 per kg menjadi Rp 450 per kg. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, penurunan itu atas permintaan Bulog untuk meringankan beban Perum Bulog dalam melakukan stabilisasi harga beras di pasaran dalam negeri.
Sedangkan Menko Perekonomian Boediono, mengatakan, kebijakan menurunkan BM impor beras tersebut diambil pemerintah karena saat ini harga beras di tingkat dunia meningkat sementara Bulog memiliki kewajiban menstabilkan harga komoditas pangan tersebut di dalam negeri dengan menggunakan beras impor.
Lebih lanjut Winarno mengatakan, penurunan bea masuk akan merugikan petani produsen karena harga beras petani bisa jatuh. Kalau memang sasarannya untuk keperluan untuk orang miskin, penambahan atau perluasan alokasi raskin saat ini sudah tepat meski kenaikan harganya terlalu tinggi.
Senada dengan Winarno, Sekjen Wahana Masyarakat Tani Indonesia (WAMTI), Agusdin Pulungan menolak keras langkah pemerintah menurunkan tarif bea masuk beras impor merupakan kebijakan yang distrotif terhadap pasar beras petani kecil. Sebagai produsen padi di tanah air, petani kecil harusnya memperoleh perlindungan dari pemerintah dari serbuan beras impor.
Agusdin mengatakan, tingginya harga beras dunia saat ini seharusnya dimanfaatkan pemerintah sebagai insentif kepada petani untuk meningkatkan produktivitasnya. "Saya jadi meragukan gembar-gembor Dirut Perum Bulog yang ingin menjadikan Indonesia sebagai eksportir beras," tegasnya.
Selalu Buruk
Lebih lanjut Agusdin mengatakan, kebijakan tersebut kian menguatkan bukti bahwa kebijakan makro pemerintah dalam pemasaran beras petani selalu buruk dan tidak melindungi kepentingan petani. Ini menandakan bahwa pertanian pangan semakin didorong ke arah liberalisasi sehingga produksi dalam negeri tidak diandalkan untuk ketahanan pangan nasional.
Padahal sepatutnya pemerintah harus segera merevisi harga pembelian beras di tingkat petani (HPP). Ini penting agar Bulog menyerap gabah petani secara maksimal saat panen raya yang akan berlangsung Februari-Maret nanti, tegasnya.
Sementara itu, Dirut Perum Bulog, Mustafa Abubakar membantah tudingan tersebut. Menurut Musthafa, kebijakan itu untuk meringankan Bulog dalam upaya menstabilkan harga beras di dalam negeri. Menurut dia, penurunan BM impor beras tersebut tidak akan berdampak terhadap harga pembelian gabah petani karena peningkatan harga beras di pasar dunia saat ini dari US$295 per ton menjadi US$330 per ton masih terlalu tinggi dibandingkan turunnya tarif impor beras yang hanya Rp 100/kg.
Mustafa mengatakan, dengan penurunan BM impor beras pihaknya mampu meningkatkan penyaluran beras untuk stabilisasi harga di pasaran. Saat ini, tambahnya, Bulog telah menyalurkan beras sebanyak 500 ton untuk stabilisasi harga di wilayah Jakarta dan nantinya akan ditingkatkan menjadi 3000 ton dengan penambahan jumlah penyalur. [L-11]