Suara pembaca dikirim melalui email opini@suarapembaruan.com atau Faks ke redaksi, disertai alamat lengkap dan fotocopy identitas yang masih berlaku
Masih hangat di pendengaran kita, anggota DPR akan mendapat uang sewa rumah karena rumah dinas mereka akan direnovasi. Secara mengejutkan, kembali Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menggolkan pengadaan faksimilie bagi semua anggota DPR.
Menurut Wakil Ketua BURT, Nizar Dahlan keputusan itu sudah lama. Semua fraksi mendukung pengadaan itu karena dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja anggota. Di samping itu pengadaan mesin faks sudah disetujui dalam APBN 2007. Karena itu jika program ini dibatalkan, anggaran yang sudah ada akan hangus karena harus dikembalikan kepada kas negara karena tergolong dana SAL (sisa anggaran lebih).
Para anggota DPR sering berbeda pendapat jika terkait dengan kepentingan politik masing-masing. Namun perbedaan itu akan sirna, jika mereka memutuskan sesuatu yang terkait dengan pemberian berbagai fasilitas yang dapat memanjakannya. Maka semua anggota DPR akan berupaya mendukung kebijakan tersebut.
Dalam suasana rakyat yang serba susah, DPR sebagai wakil rakyat tidak sepantasnya terus-menerus dimanjakan dengan pemberian berbagai macam fasilitas. Sangat disayangkan, lembaga yang seharusnya membuat/mengoreksi anggaran pemerintah, malah menghamburkan anggaran negara untuk kepentingannya sendiri.
DPR perlu menyadari bahwa kebijakan memanjakan para anggota dewan malah membuat terpuruk kredibilitas mereka di mata rakyat. Janganlah pemberian fasimilie atau fasilitas lainnya menjadi alasan untuk peningkatan kinerja, karena semua itu tergantung kapabilitas dan komitmen anggota DPR sebagai wakil rakyat untuk serius bekerja menyuarakan aspirasi rakyat. Sekali lagi yang kita tuntut kepada DPR adalah kepekaannya terhadap kondisi masyarakat saat ini, bukan malah semakin lupa diri.
Hasannudin
Jl Giring-gring Depok, Jawa Barat
"Illegal Logging" Akibatkan Bencana
Saat berdialog dengan para pejabat serta tokoh masyarakat di Wonogiri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, banjir dan tanah longsor terutama terjadi karena pengelolaan hutan serta lahan dilakukan secara sembarangan.
Berdasarkan realitas tersebut, Presiden Yudhoyono mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk kembali merawat hutan guna mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan, dari 120 juta hektare hutan di Indonesia, 59 juta hektare di antaranya masih mengalami kerusakan. Kerusakan itu selain dipicu kebakaran yang hampir setiap tahun menghabiskan jutaan hektare hutan, juga karena maraknya illegal logging.
Menhut mengakui bahwa kerusakan hutan memang sudah parah. Bahkan dia menyebut, kerusakan hutan di Indonesia ibarat penyakit kanker yang sudah mencapai stadium 4. Meskipun mengaku kesulitan untuk kembali menyehatkan hutan di Indonesia, namun pihaknya tetap optimistis jika hutan yang tumbuh setiap tahunnya akan semakin meningkat.
Menurut Menhut, apabila pertumbuhan hutan di Indonesia setiap tahun bisa bertahan stabil pada angka 1,08 juta hektare, maka hutan di Indonesia akan kembali utuh pada 112 tahun yang akan datang.
Berdasarkan data Dephut, sedikitnya Indonesia telah mengeluarkan anggaran rehabilitasi hutan sebesar US$ 1 miliar. Tahun 2008, Indonesia bahkan akan mengalokasikan Rp 8,5 triliun untuk merehabilitasi hutan. Dari data itu tampak bahwa kerugian negara sangat besar akibat maraknya illegal logging. Namun, yang lebih memprihatinkan lagi adalah kerakusan para pembalak liar telah mengakibatkan bencana yang menelan banyak korban jiwa.
Rendy Kameswara
Perum Posal Blok 18/27 Jonggol-Bogor.
Mandala Tidak Mengembalikan "Refund"
Pada tanggal 16 Desember 2006 saya membeli tiket untuk 6 kursi di sebuah biro perjalanan di Bogor untuk penerbangan Medan-Jakarta menggunakan Mandala. Masing-masing tiket seharga Rp 740.000, penerbangan tanggal 8 Januari 2007
Kebetulan anak saya ada keperluan ke Jakarta lebih awal dari tanggal penerbangan sehingga salah satu tiket pesawat tidak digunakan. Tiga hari sebelum keberangkatan anak saya melaporkannya ke pihak Mandala di Medan. Petugas Mandala Ibu Fonny menginformasikan bahwa anak saya tetap harus bayar Rp 740.000, untuk tiket baru dan tiket sebelumnya akan di refund dengan memberikan 1 lembar kertas refund. Ibu Fonny juga mengambil tiket yang dibeli di Bogor dan berjanji akan menghubungi anak saya dalam 6 bulan.
Karena merasa 6 bulan terlalu lama, setelah kembali dari Medan, (tanggal 8 Januari 2007) saya langsung melaporkan hal tersebut ke biro perjalanan di Bogor tempat saya membeli tiket tersebut. Disana saya disarankan untuk menghubungi kantor Mandala Bogor karena menurut mereka tidak semestinya pihak Mandala Medan mengambil tiket anak saya untuk diganti dengan sebuah lembar kertas refund.
Di kantor Mandala Bogor, saya menyampaikan masalah tersebut ke petugas Bapak Nurdin dan Ibu Dewi dan mereka menjanjikan akan mengurusnya ke Kantor Pusat Mandala di Jakarta.
Setelah menunggu 3 bulan tanpa adanya berita, saya kembali menghubungi kantor Mandala Bogor, mereka menginformasikan bahwa saya harus menghubungi Kantor Pusat Mandala di Pecenongan. Kantor Pusat Mandala di Pecenongan mengatakan saya harus langsung menghubungi kantor Mandala Medan.
Kemudian, saya kirim berkas-bekas ke Mandala Medan sebelum 6 bulan melalui anak saya yang tinggal di Medan. Saya sangat kecewa mendengar informasi dari pihak Mandala Medan yang menyatakan bahwa saya sudah terlalu lama mengurus hal ini. Saya heran karena mereka yang berjanji akan menghubungi anak saya setelah 6 bulan padahal sampai saat ini pihak Mandala belum menghubungi anak saya dan saya tidak mendapat jawaban pasti dari pihak Mandala Pusat di Jakarta maupun dari pihak Mandala di Medan. Saya merasa dipermainkan dan ingin memperoleh jawaban yang pasti!
Sampai sekarang saya masih menyimpan data-data yang ditandatangani oleh pegawai Mandala Medan. Begitukah caranya Mandala melayani pelanggannya?
Risma Sinaga
Jl Puspa M No 4 Komp Budi Agung, Bogor