i masa lalu, atau tepatnya di zaman Orde Baru, Keluarga Berencana (KB) menjadi salah satu program tersukses. Namun, banyak pula yang menilai program ini sangat dipaksakan karena masuk ke seluruh instansi, termasuk militer dan polisi, bahkan sampai ke relung-relung kehidupan pribadi. Banyak yang menentang penggunaan alat kontrasepsi dan program secara keseluruhan.
Di tingkat internasional, harus diakui, program ini mendapat banyak penghargaan dan menjadi contoh bagi negara lain. Pejabat pusat dan daerah diundang ke Istana Presiden jika berhasil menjalankan program KB. Kader dan peserta KB terbaik menerima hadiah. Bagi masyarakat, dari dulu sampai sekarang, sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana mendapatkan pelayanan KB dengan mudah dan murah.
Membangun kesadaran akan pentingnya ber-KB memang tidak mudah, apalagi kepada puluhan juta pasangan usia subur yang memiliki latar belakang berbeda-beda, baik suku, adat, maupun agama. Sebagian dari mereka berada di daerah terpencil sehingga sulit dijangkau, atau kurang pendidikan dan memiliki adat yang tak mudah menerima sesuatu yang baru.
Ketika itu, hampir seluruh daerah memiliki kantor pelayanan KB, bahkan ada gudang khusus untuk menjamin ketersediaan stok, seperti halnya stok beras Badan Urusan Logistik (Bulog). Alasannya pun logis, jika stok habis maka masyarakat tak bisa mengakses kebutuhan alat atau obat KB, dan bobollah "pertahanan" pasangan usia subur. Jika hal ini terjadi di mana-mana bersiaplah untuk menghadapi ledakan jumlah penduduk.
Indonesia masih menjadi salah satu negara berpenduduk terbanyak di dunia, yakni 220 juta, dengan pertumbuhan 1,4 persen atau sekitar tiga juta per tahun. Ini berarti, setiap tahun kita harus menyediakan tambahan kebutuhan pangan dan hak-hak lain bagi tiga juta warga baru. Jika progam KB gagal, penduduk Indonesia bisa membengkak menjadi 250 juta pada 2017.
Negara harus menjamin penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, perumahan, transportasi, dan kebutuhan lainnya untuk penduduk sebanyak itu. Pandangan "banyak anak, banyak rejeki" memang sudah memudar, karena di masa yang sulit ini mempunyai banyak anak bisa menjadi beban berat keluarga. Namun, masih banyak yang "kebobolan", terutama mereka yang tidak sanggup mengakses alat kontrasepsi.
Sebagai negara berpenduduk sangat banyak dengan indeks pembangunan manusia yang masih rendah, kita tentu ingin mengendalikan jumlah kelahiran. Kita patut menyesalkan jika program KB meredup dan perannya semakin menghilang. Jangan sampai penduduk miskin semakin sulit mengakses pelayanan untuk mendapatkan alat kontrasepsi yang murah atau gratis dan terjamin keamanannya.
Semboyan "Dua Anak Cukup" sempat menggema ke seluruh negeri. Namun, poster dan patung yang menggambarkan sebuah keluarga bahagia dengan dua anak, kini jarang ditemukan. Di awal reformasi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) hampir dibubarkan. Banyak Kantor BKKBN di daerah yang ditutup. Sementara itu, puluhan ribu penyuluh KB yang sudah terlatih terpaksa bekerja di bidang lain.
Institusi ini juga pernah rutin melaksanakan pendataan penduduk, termasuk kondisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan keluarga, dengan menggerakkan puluhan ribu kader. Sebaiknya pendataan disempurnakan untuk mengetahui kondisi riil masyarakat. Sejalan dengan itu, pelayanan KB perlu digalakkan kembali, dikaitan juga dengan kesehatan ibu dan anak, serta bagaimana meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini bisa berjalan baik jika terjalin kerja sama antarinstansi.