Oleh Toto Sugiarto
agi Bangsa Indonesia cahaya kurang bersinar terang pada 2007. Kehidupan rakyat semakin memprihatinkan, angka kemiskinan masih tinggi dengan penurunan kemiskinan yang tidak signifikan. Sementara itu, perilaku politik semakin terjebak pada pragmatisme. Praktek politik hanya didasarkan pada manfaat sempit sesaat, demi kepentingan pribadi. Maka tak heran jika kalangan pejabat di negeri ini tidak lagi benar-benar memikirkan dan memperbaiki kehidupan rakyat.
Tahun 2007 memperlihatkan fenomena menyedihkan, yakni semakin kentalnya konspirasi penguasa-pengusaha. Kecenderungan ini terlihat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Fenomena tersebut memunculkan democracy derailed, demokrasi yang "terbajak" oleh kekuatan kapital.
Demokrasi yang diharapkan melepaskan rakyat dari kesewenangan rezim otoriter ternyata melahirkan kesewenangan baru, konspirasi pemerintahan yang terpilih secara demokratis dengan pengusaha. Konspirasi ini mencapai titik ekstrem tatkala pengusaha tersebut bermetamorfosa menjadi penguasa.
Terkatung-katungnya nasib warga Porong, korban lumpur Lapindo, merupakan bukti adanya kesewenangan penguasa, yang dengan kentara memihak kekuatan korporasi yang telah merugikan rakyat.
Konspirasi penguasa-pengusaha juga terlihat dalam bidang kehutanan. Pemerintah yang tampak konspiratif ini memerintahkan rakyat menanam jutaan pohon, sementara dalam waktu yang sama membiarkan berbagai perusahaan beroperasi menebang puluhan atau ratusan juta pohon.
Citra Semata-mata
Apakah tahun 2008 yang berdekatan dengan momen pemilu dan pilpres 2009 akan mengubah kecenderungan kesendirian rakyat ini? Apakah kepentingan pemeliharaan kekuasaan akan mengubah perilaku pemerintah menjadi lebih pro-rakyat? Apakah ketidakadilan akan berakhir di penghujung 2007?
Meskipun tidak secara jelas dideklarasikan, namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla tampak mulai "berhitung" menuju Pemilu 2009. Setiap aktivitas kenegaraan terlihat mulai diwarnai tindakan strategis pelanggengan kekuasaan.
Kondisi mutakhir ini sekilas menumbuhkan harapan mendekatnya pemerintah kepada rakyat. Pemihakan pemerintah terhadap korporasi yang merugikan rakyat, negara, dan lingkungan alam terkesan akan segera diakhiri. Tahun 2008 kelihatan seperti akan menjadi tahun pembuktian janji yang disampaikan SBY-JK pada saat kampanye. Namun, jika mencermati perkembangan hari-hari terakhir ini, tampaknya harapan tersebut masih jauh panggang dari api. Langkah yang dilakukan pemerintah menjelang Pemilu 2009 terlihat tidak benar-benar menyentuh rakyat. Langkah-langkah yang dilakukan terlihat dangkal, tanggung, dan hanya bergerak di tataran pencitraan. Perkembangan ini kian mengentalkan dugaan berkembangnya mediokrasi.
Para menteri merasa sudah bekerja jika telah beriklan di media televisi. Mereka tidak merasa perlu melakukan langkah nyata berupa program aksi yang secara sungguh-sungguh menyelami dan menyelesaikan masalah.
Lihat saja sederetan menteri yang "rajin" beriklan, seperti menteri kehutanan, menteri negara lingkungan hidup, menteri pertanian, dan menteri kesehatan, tanpa terbukti secara jelas prestasi di bidang yang menjadi tanggung jawab mereka. Kenyataannya, hutan semakin rusak, produk kayu gelondongan tetap bisa dengan bebas diselundupkan ke luar Indonesia, pertanian semakin tertinggal dibanding negara lain, dan kesehatan rakyat tidak menjadi semakin baik.
Bahkan Presiden Yudhoyono terlihat hanya melakukan hal yang sama dengan para menterinya. Presiden terlihat hanya disibukkan dengan polesan pencitraan. Dalam merespons penderitaan rakyat Porong, korban lumpur Lapindo, misalnya, Presiden menunjukkan atensinya dengan mengunjungi langsung wilayah di mana ribuan rumah dan tanah rakyat ditenggelamkan lumpur. Namun, hasil dari kunjungan tersebut hanyalah berupa langkah-langkah yang tidak menyelesaikan penderitaan rakyat, bahkan cenderung menebar ketidakadilan.
Pemerintah, dalam hal ini presiden dan para pembantunya, tampak berusaha menampilkan kinerja baik di mata masyarakat. Namun, mereka hanya sebatas berusaha membentuk persepsi, tidak berusaha membuktikan sebenar-benarnya kinerjanya. Pemerintah hanya berkonsentrasi pada citra semata-mata.
Kecenderungan pemerintah hanya bergerak di tataran pencitraan dan hanya berupaya menciptakan kenyataan seolah-olah, akan membuat republik ini tetap terpuruk.
Perekonomian negara kita telah tertinggal dari Malaysia, Tiongkok, dan India, yang dulu berada di bawah kita. Sebentar lagi kita pun akan ditinggalkan Vietnam dan beberapa negara lain. Tahun 2007 merupakan tahun yang amat tidak membanggakan bagi warga negara Indonesia. Apakah pada 2008 kita semakin tertunduk malu?
Kondisi ini hanya bisa berubah dan ketertinggalan Indonesia dapat diakhiri jika pemerintah berhenti menciptakan kenyataan seolah-olah seraya meminimalisasi pragmatisme. Pemerintah perlu segera introspeksi diri dan menjadikan 2008 sebagai tahun program aksi.
Awal 2008 sampai berakhirnya mandat yang diberikan rakyat perlu dipergunakan untuk membuktikan janji-janji saat kampanye, menciptakan kesejahteraan rakyat, dan kemajuan republik. Langkah inilah yang akan menentukan apakah rakyat akan memberikan hadiah atau hukuman kepada pemerintah, khususnya kepada SBY-JK, pada Pemilu dan Pilpres 2009 nanti.
Penulis adalah Peneliti pada Soegeng Sarjadi Syndicate