[BOGOR] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan komitmen dan keseriusannya memperketat pengawasan atas pengelolaan hutan dan memburu para pelaku pembalakan liar.
Dalam pidatonya saat mencanangkan aksi penanaman serentak 70 juta pohon di seluruh Indonesia di Desa Cibadak, Bogor, Rabu (28/11), Presiden Yudhoyono meminta Menteri Kehutanan, MS Kaban mulai sekarang mengontrol ketat pengerjaan hutan termasuk HTI (Hutan Tanaman Industri, Red). "Tidak usah lihat ke belakang, mari sekarang kita perbaiki," kata Presiden seperti dikutip Antara.
Kepala Negara mengatakan bahwa para pelaku pembalakan liar adalah musuh bersama karena telah membuat negeri ini celaka sehingga harus dicari otak di balik semua peristiwa itu. "Kita cari siapa penyandang dananya, rakyat di sekitar situ mungkin tidak tahu, berikan lapangan pekerjaan yang lain, sehingga mereka tidak menebang pohon,'' tegas Presiden.
Para pelaku pembalakan liar, lanjut Presiden, hidup mewah di tengah-tengah banjir bandang, longsor, sulit air dan sulit pangan. "Kita cari siapa yang bertanggung jawab itu jangan rakyat jadi korban," kata Presiden yang meminta semua pihak mendukung upaya tersebut.
Rapat Gabungan
Sementara itu, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan kepada pimpinan DPR agar masalah pembalakan liar dibawa ke dalam rapat gabungan antara Komisi III, IV, dan VII. Dengan rapat gabungan, masalah tersebut diharapkan bisa cepat tuntas dan mendapatkan solusi yang komprehensif.
"Dalam rapat gabungan nanti dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPR dan dari pemerintah akan diikuti Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Kehutanan, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Syarfi Hutauruk di Jakarta, Rabu (28/11).
Pemikiran perlunya dilakukan rapat gabungan ini antara lain sebagai tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat dengan PT Riau Pulp and Paper (RAPP) dan PT Indah Kiat Pulp and Paper baru-baru ini. Dengan rapat gabungan ini, penyelesaian masalah illegal logging tidak berlarut-larut.
Meski tidak ada jaminan masalah pemberantasan pembalakan liar bakal secepatnya dituntaskan, namun dia yakin rapat gabungan akan mengeliminasi saling tuding antara pejabat kepolisian dengan menteri kehutanan.
"Yang terjadi selama ini polisi menuduh menteri kehutanan terlalu mudah memberikan izin terhadap perusahaan-perusahaan di bidang hutan dan perkayuan. Sebaliknya menteri kehutanan menuding aparat kepolisian telah bekerja secara gegabah, lantaran penangkapan dan pemberian police line juga dilakukan kepada perusahaan yang legal," ujarnya.
Rapat gabungan itu nantinya diharapkan juga akan menepis anggapan adanya perpecahan dalam tubuh DPR dalam penanganan masalah pembalakan liar.
Sebelumnya, Rudi Fajar, Dirut PT RAPP di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (26/11) membantah melakukan pembalakan liar dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk keperluan produksi pabriknya. [M-11]