SP/YC Kurniantoro
Pembicara dari Columbia University, AS, Alfred C Stepan, menyampaikan pemikirannya pada ceramah umum tentang militer di negara-negara yang sedang mengalami transisi demokrasi, di Departemen Pertahanan, Jakarta, Senin (29/10). Ceramah umum ini dihadiri Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.
[JAKARTA] Indonesia dinilai sukses melaksanakan reformasi militer dalam sembilan tahun terakhir ini. Salah satunya tidak lagi terlibat dalam politik praktis dimana tidak ada lagi anggota militer di parlemen serta adanya pemisahan TNI dan Polri.
"Selama 30 tahun Orde Baru berkuasa, beberapa tahun belakangan ini adalah kemajuan terbaik yang pernah saya lihat," kata Prof. Alfred C. Stepan dari Universitas Columbia, New York, di Jakarta, Senin (29/10).
Dalam ceramah yang juga dihadiri oleh Menteri Pertahana Juwono Sudarsono itu, Stepan mengatakan militer Indonesia berhasil membuktikan keberhasilannya dibandingkan dengan negara-negara lain yang masih banyak terlibat dalam politik.
Selain itu, militer Indonesia juga mendukung demokratisasi di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Latin, Turki, India dan Srilanka. Bahkan, model-model kudeta militer yang terjadi di beberapa negara lain tidak akan terjadi di Indonesia.
"Saya pernah ke sejumlah negara di Asia Tenggara dan mereka memiliki situasi terburuk dari yang Indonesia hadapi," kata Stepan.
Ia mencontohkan proses perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang telah dilanda konflik selama 30 tahun lebih, di situ TNI sangat mendukung proses perdamaian yang disepakati di Helsinski pada Agustus 2005.
Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan saat ini yang terpenting dilakukan setelah militer tidak lagi berpolitik praktis adalah mengisi demokrasi politik dengan perbaikan di bidang ekonomi.
"Profesor Stepan telah mengatakan untuk mempertahankan demokrasi politik diperlukan penguatan demokrasi ekonomi, kebutuhan dasar seperti sekolah, rumah sakit, dan santunan. Itu perlu agar kalangan yang terbawah tidak terlupakan," kata Menhan.
Menhan juga mengatakan untuk mempertahankan demokrasi dibutuhkan perbaikan sarana dan prasarana hukum. Selain itu, sistem politik militer Indonesia sudah cukup baik sehingga tidak perlu mengadaptasi dari luar seperti Amerika Serikat.
"Kalau orang tidak mempunyai kemampuan ekonomi, tidak bisa melakukan sesuatu penegakan hukum yang baik. Maka dari itu kuncinya adalah pembangunan ekonomi," katanya.
Stepan juga melihat, sekalipun Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar, akan tetapi pelaksanaan demokrasi terus berjalan. [Ant/MAR/H-12]