[JAKARTA] Pemerintah Indonesia diminta fokus dalam menyusun agenda dan strategi penyelamatan lingkungan global di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Perubahan Iklim di Bali, 3-14 Desember 2007. Jangan terjebak pada negosiasi perdagangan karbon, tetapi lebih memfokuskan diri pembahasan komitmen negara maju dan mengurangi emisi karbonnya.
Pengamat lingkungan, Hendro Sangkoyo, saat diskusi tentang Pemanasan Global dan Perubahan Iklim, di Jakarta, Senin (29/10), mengatakan, mekanisme bantuan lewat perdagangan karbon hanya akan menguntungkan negara maju dan membuat negara berkembang dan miskin tidak bisa melakukan pembangunan. "Bisa diartikan kita (negara berkembang) hanya dapat receh-recehnya saja, dan mereka (negara maju) terus bisa mengeluarkan gas karbon mereka," katanya.
Hendro mensinyalir, sering munculnya pembahasan masalah perdagangan karbon menyongsong konferensi di Bali, karena adanya desakan kalangan industri-industri di bidang perdagangan karbon. "Bisnis karbon itu besar dan kalau terus dibiarkan akan terjadi kolonialisasi karbon," ujarnya.
Pernyataan Hendro ini serupa juga dengan sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta. Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Slamet Daroyini mengeritik upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam rangka menyambut Konferensi PBB di Bali yang dinilai hanya terfokus pada negosiasi negara-negara berkembang untuk mendapatkan bantuan antara lain melalui perdagangan karbon.
"Seharusnya Pemerintah harus lebih menaikkan posisi tawarnya dalam konferensi itu dengan menekan negara-negara maju untuk mengurangi emisinya. Bukan justru negosiasi berada dana bantuan yang akan didapat," katanya.
Penengah
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana, mengatakan, pemerintah harus menjadi penengah terhadap semua kepentingan negara-negara yang akan menghadiri konferensi di Bali nanti khususnya bagi negara yang pro dan kontra Protokol Kyoto. Sebagai anggota negara pemiliki hutan tropis, Sutan berharap pemerintah dapat memaksimalkan posisi dan daya tawarnya untuk memperoleh bantuan dana dari PBB sebagai dana penyelamatan hutan.
"Selain itu kita juga mesti berbenah diri dengan menanam pohon di lahan-lahan gundul. Program sejuta pohon harus terus digalakkan," katanya di Jakarta, Selasa (30/10). [E-7]