[JAKARTA] Pemerintah tetap fokus pada peningkatan produksi beras nasional dengan target produksi nasional mencapai dua juta ton per tahun. Namun pengalaman tahun lalu mengajarkan kepada bangsa ini bahwa memenuhi target produksi saja tidak cukup. Karena jika harga beras melambung tinggi, masyarakat menjerit karena daya beli mereka menjadi rendah.
Oleh karena itu impor tetap dilakukan pemerintah sebagai solusi jangka pendek untuk menstabilkan harga beras saat melambung. Stabilisasi harga sangat dibutuhkan untuk menjaga ketenangan dan menghindari gejolak di masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Pertanian Anton Apriyantono kepada SP, Selasa (30/10).
Hal itu disampaikan Anton untuk menjawab tudingan kalangan LSM yang menuding pemerintah tidak lagi fokus dalam produksi beras nasional. Lebih lanjut Anton mengatakan, kesulitan akibat melambungnya harga beras tidak hanya dialami masyarakat biasa, namun juga kalangan petani. Sebagian petani dan semua kalangan buruh tani menjerit karena kesulitan mendapatkan beras manakala harga naik tinggi.
"Yang harus dibangun ke depan adalah masalah komitmen dan manajemen produksi beras nasional. Banyak contyoh sukses sawah yang dapat meningkatkan produksi hingga 8 ton per hektar," katanya. Dengan komitmen semua pihak dari pengambil kebijakan hingga petugas lapangan, Anton yakin target produksi nasional bias dicapai.
Anton mengatakan luas total sawah baku saat ini sekitar 7,8 juta hektar. Yang dapat ditanami dua kali dalam setahun ada 3,9 juta hektar, dan yang hanya dapat sekali ditanami sekitar 4 juta hektar, karena itu tidak ada masalah pada lahan. Untuk mencapai produksi dua juta ton beras, maka angka aman gabah kering giling (GKG) minimal harus 56 juta ton per tahun. Hanya dengan komitmen tinggi saja angka tersebut bisa tercapai, ujarnya.
Untuk mencapai pertumbuhan rata-rata produksi beras nasional 1,1 persen per tahun saja, rata-rata produksi GKG hanya memerlukan 4,6 ton per hektar. Sedangkan jika melihat acuan dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan sebenarnya tingkat produksi di lapangan sudah dapat mencapai 7 hingga 9 ton GKG per hektar, ujarnya.
Sementara itu Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi, Senin (29/10) kembali menekankan perlunya mekanisme audit untuk mengetahui jumlah dan kondisi stok beras secara fisik dengan tepat. Audit diperlukan karena apabila stok yang ada masih layak dipergunakan untuk tahun anggaran berikutnya, pemerintah tidak perlu menambah anggaran lagi. Dengan cara ini, pemerintah bisa menghemat anggaran.
Bayu mengatakan, audit juga diperlukan untuk mengetahui penyebaran, jumlah penyusutan stok, dan penggunaan stok beras. Dengan cara seperti itu, keputusan perlu tidaknya mengimpor beras hingga berapa jumlahnya yang diperlukan bias lebih akurat.
Rp 60 Triliun
Sementara itu Bayu juga mengingatkan pentingnya bekerja nyata untuk revitalisasi pertanian. Menurut Bayu Investasi yang diperlukan untuk meningkatkan sektor pertanian di Indonesia adalah antara Rp 60-70 triliun. Jumlah tersebut sangat besar sehingga pemerintah meminta keterlibatan swasta.
"Itu untuk infrastruktur seperti irigasi, jalan, listrik, lalu SDM, itu memang dana yang sangat besar, tapi memang jika dengan mekanisme Public Private Partnership (PPP) tentu akan lebih mudah dengan melibatkan pihak swasta," ujarnya. [L-11]