[MERAUKE] Merauke diusulkan menjadi calon ibu kota Provinsi Papua Selatan yang akan diajukan dalam rancangan undang-undang (RUU) kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah mendapatkan Amanat Presiden (Ampres).
Usul tersebut disepakati dalam pertemuan empat pemerintah kabupaten (pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta masyarakat adat, tokoh agama dan perempuan, Senin (1/10) malam, di Hotel Asmat Merauke, Provinsi Papua.
Pertemuan yang dipandu Bupati Merauke, John Gubla Gebze dihadiri Bupati Mappi, Aminadap Yumame, Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluwo, dan Bupati Asmat yang diwakili Sekretaris Daerah, Lourens Gebze dan DPRD dari keempat kabupaten.
Pertemuan tersebut dalam rangka melengkapi persyaratan yang diminta Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk berkaitan dengan pengusulan pembentukan Provinsi Papua Selatan kepada pemerintah pusat sesuai amanat Pasal 76 UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Pembentukan provinsi-provinsi di Papua mendapatkan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber penghasilan daerah.
Pertemuan itu diawali presentasi dari setiap bupati tentang usulan ibu kota Provinsi Papua Selatan. Bupati Mappi, Aminadap Yumame yang mendapat urutan pertama mengusulkan Merauke sebagai ibu kota Provinsi Papua Selatan.
Tidak tertutup kemungkinan untuk ke depan sesuai perkembangan bisa juga ibu kota di Keppi, ibu kota Kabupaten Mappi atau Bade yang merupakan titik sentral bagi Papua Selatan.
Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluwo mengusulkan Tanah Merah sebagai calon ibu kota Provinsi Papua.
Alasannya, darah ini merupakan kota sejarah perjuangan mencapai Indonesia merdeka, yakni pengasingan tokoh-tokoh pejuang nasional di antaranya Mohammad Hatta yang kemudian dikenal sebagai Proklamator Kemerdekaan RI bersama Soekarno.
Di samping itu daerah ini memiliki ketersediaan sumber daya alam yang sangat kaya, yakni hasil hutan, sungai, dan mineral. Bahkan tersedianya lahan yang luas untuk pembangunan infrastruktur, ujarnya.
Kota Niaga
Senada dengan Yumame, Yaluwo juga mengusulkan, walaupun Merauke menjadi calon ibu kota tetapi ke depan harus dipikirkan alternatif pengembangan wilayah, di mana membangun ibu kota Provinsi Papua Selatan yang berada di tengah-tengah empat kabupaten sehingga mudah dijangkau.
Sedangkan Merauke ke depan adalah kota niaga dan jasa seperti halnya New York dan Washington DC di Amerika Serikat.
Sedangkan Sekda Asmat, Loures Gebze yang mewakili bupati mendukung dan mengusulkan Merauke sebagai ibu kota Provinsi Papua Selatan. Demikian halnya, Bupati John Gubla Gebze mengusulkan Merauke sebagai kota sejarah sejak masuknya misionaris Katolik 14 Agustus 1905 sebagai ibu kota Provinsi Papua Selatan. Awal modernisasi dan sejak zaman Belanda, Merauke menjadi pusat peradaban penduduk Papua Selatan sehingga pantas menjadi ibu kota provinsi," ujarnya.
Kendatipun berbeda usulan, namun semuanya sepakat Merauke sebagai calon ibu kota Provinsi Papua Selatan. Usulan itu akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua sebagai provinsi Induk untuk diteruskan ke Jakarta. Selain itu, disepakati diadakan pertemuan dengan Gubernur Papua guna membahas rekomendasi provinsi induk atas pembentukan provinsi tersebut.
"Kita harus bertemu dengan Gubernur Papua sebagai provinsi induk untuk menyampaikan usulan-usulan pembentukan provinsi secara administratif dan memohon kesediaannya mengeluarkan rekomendasi pembentukan Provinsi Papua Selatan," ujar Yaluwo.
Menurut John Gubla Gebze, pembentukan provinsi ini untuk mempercepat pembangunan masyarakat, kendali pemerintahan, pemberantasan kemiskinan, dan keterbelakangan.
"Pembentukannya tidak merobek-robek kesatuan Tanah Papua. Walaupun ada tiga atau empat provinsi, kita tetap satu dalam kesatuan budaya dan persaudaraan sejati sebagai manusia Papua yang adalah warga negara Indonesia. Tanah Papua milik kita bersama dan pasti saling menopang dalam pembangunan masyarakat untuk memajukan daerah ini dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni dari Sabang sampai Merauke. Jadi sangatlah tepat dibentuk Provinsi Papua Selatan," tandasnya. [W-8]