[JAYAPURA] Selama 11 hari seluruh anak-anak sekolah dari 30 SD di seluruh Kabupaten Nabire tidak sekolah. Mereka libur karena guru-gurunya tidak mau mengajar sebagai tanda protes mereka terhadap sikap Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire yang tidak pernah membayarkan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan yang harus dikelola pihak sekolah sejak 2003.
Akibat mogok tersebut, sedikitnya 13.000 siswa SD di Kabupaten Nabire sampai berita ini diturunkan, Kamis, (6/9) masih diliburkan. Aksi mogok ini tampaknya juga membuat geram sang Bupati Nabire, Anselmus Petrus Youw. AP Youw justru mengancam akan menonaktifkan para kepala sekolah yang terlibat dalam aksi mogok mengajar masal di Kabupaten Nabire.
Meskipun telah mendapat ancaman akan dinonaktifkan oleh Bupati tak membuat para kepala sekolah dan guru-guru yang tergabung dalam Forum Solidaritas Guru-guru Tingkat Dasar se-Kabupaten Nabire bergeming sedikit pun. Mereka malah pada Selasa, (4/9) menggelar rapat koordinasi di Nabire dan memutuskan untuk tetap menutup sekolah sampai dana-dana yang diselewengkan sejak 2003, khusus DAK dibayarkan .
Rapat itu menjadi justifikasi bagi para guru untuk tetap melakukan aksi mogoknya. Selain mogok mengajar para guru dan kepala sekolah juga mengumpulkan kunci-kunci sekolah dan menyerahkannya ke pemerintah daerah melalui penyerahan secara simbolis yang ditanam di depan halaman kantor Bupati Nabire.
Koordinator Forum Solidaritas Guru Tingkat Dasar se-Kabupaten Nabire, Primus Buttu kepada SP di Jayapura, Kamis (6/9) pagi mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih tetap tidak mengajar dan semua SD dan Taman Kanak-kanak di Kabupaten Nabire belum bersekolah karena pintu-pintu sekolah masih dikunci dan kuncinya telah di serahkan ke Pemerintah Kabupaten Nabire.
Konflik ini berawal dari diketahuinya ada dana operasional sekolah yang bersumber dari DAK yang telah diluncurkan sejak 2003 dengan total nilai Rp 36 miliar dengan besaran anggaran Rp 250 juta untuk setiap sekolah. Sayangnya, jumlah itu tidak pernah diterima alias dibayarkan kepada pihak sekolah. Padahal sesuai petunjuk teknisnya dana itu diberikan dari pusat dan dikelola secara mandiri oleh masing-masing sekolah.
Para kepala sekolah baru mengetahui kalau ada dana tersebut melalui adanya buku petunjuk teknis (juknis) yang diterima terkait pemanfaatan dana-dana tersebut. Karena merasa belum pernah menggunakan, apalagi menerima dana dengan jumlah tersebut akhirnya para kepala sekolah saling berkoordinasi untuk mencari tahu terkait pemanfaatan dana tersebut.
Dipalsukan
Usut punya usut ternyata pemanfaatan dana tersebut, kata Primus Butu, dana tersebut telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu di Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Nabire dan juga telah memalsukan data laporan pemanfaatan dana-dana tersebut sejak 2003. "Kami sangat sesalkan sikap mereka yang memalsukan tandatangan kami seolah-olah dana tersebut telah kami terima," tegasnya.
Untuk itu, sesungguhnya bukan para guru atau rekan seprofesinya yang memogokan proses belajar mengajar di Kabupaten Nabire, tapi sesungguhnya disebabkan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire. "Bukan kami yang memogokkan proses belajar mengajar, tanya saja sama pemerintah, siapa yang bikin mogok," tuturnya.
Bupati Nabire, AP Youw sangat menyesalkan sikap para guru yang mengorbankan kepentingan anak-anak didik mereka. AP Youw akan mencopot jabatan kepala sekolah dari para guru yang melakukan aksi mogok.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, James Modouw mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan kasus ini. Hendaknya ini diselesaikan dengan baik sehingga anak-anak peserta didik tidak terus dibiarkan tak bersekolah.
DPRD Kabupaten Nabire telah memfasilitasi untuk mempertemukan para guru dengan pihak eksekutif, namun belum juga diperoleh jalan tengah yang memuaskan bagi para guru. [GAB/M-11]