[JAKARTA] Kontribusi pertumbuhan perusahaan swasta nasional dalam 30 tahun terakhir lebih dominan ketimbang perusahaan swasta asing maupun perusahaan BUMN. Pertumbuhan rata-rata perusahaan ini mencapai 11 persen, lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6,2 persen dan pertumbuhan BUMN 2,5 persen.
Kejayaan swasta nasional ini menunjukkan semakin vitalnya peran mereka dalam perekonomian, terutama untuk menyerap tenaga kerja, sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan.
Menurut ekonom dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Pande Radja Silalahi di Jakarta, Selasa (28/8), keunggulan perusahaan swasta nasional ini memberikan keuntungan bagi peningkatan daya saing. BUMN dan swasta lainnya kian terpacu untuk menyamai pertumbuhan yang telah dicapai.
Keunggulan swasta nasional, kata Pande, karena mereka lebih bebas dan leluasa mengambil keputusan secara cepat. Selain itu, aturan penalti and reward berjalan dengan baik, sehingga karyawannya lebih kreatif memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
"Sistem ini tidak ada di BUMN, sehingga manajemen dan karyawan cenderung berpikir memperluas dan memperkuat jaringan ketimbang memperbesar nilai tambah," katanya.
Menanggapi soal masuknya investasi asing di beberapa sektor seperti perbankan, telekomunikasi, dan otomotif, Pande berpendapat, peluang tersebut seharusnya lebih diprioritaskan pada swasta nasional, karena peran swasta asing belum dominan.
Pemerintah sendiri, tambahnya, harus mempertegas arah kebijakan BUMN, apakah tetap diarahkan ke sektor bisnis atau lebih menonjolkan fungsi sosial yakni sebagai agen pembangunan.
"Kalau bisa BUMN yang menjalankan misi sosial hanya yang bergerak di bidang layanan ke masyarakat seperti produsen obat-obatan.
Ia mengimbau agar pemerintah lebih dinamis dengan memberi peluang kepada swasta nasional. Sebab, masa depan Indonesia di kancah perekonomian global sangat tergantung pada kemampuan para entrepreneur ini tampil sebagai kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di regional dan global.
"Pemerintah harus menghargai mereka, karena pendapatan pemerintah dari pajak sangat bergantung pada kemampuan swasta nasional melakukan ekspansi bisnis," tandas Pande.
Senada dengan itu, pengamat politik ekonomi dan Global Nexus, Christianto Wibisono menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated. Pentingnya semangat ini, karena fenomena yang terlihat pascareformasi, pembangunan ekonomi seolah kehilangan arah. "Sekarang tidak jelas, apa kita mau membentuk konglomerat BUMN atau konglomerat perorangan," ujarnya.
Hal yang terpenting dalam memberdayakan para konglomerat, yakni mereka jangan terlalu diproteksi dan dimusuhi kalau jadi konglomerat hebat, atas berbagai dalil seperti SARA. Sebab, mereka terbukti mampu mengatasi berbagai hambatan, sehingga memenangi kompetisi secara sehat.
"Jangan seperti sekarang banyak yang muncul, tetapi kemudian mencuat lagi isu BLBI. Kalau memang bersalah, hukum mereka. Tetapi kalau hebat karena punya kemampuan, jangan dimusuhi," tegasnya.
Jadi yang penting, lanjut Christianto, bukan soal swasta atau BUMN, tetapi bagaimana pemerintah memberi peluang mereka berkompetisi, sehingga menghasilkan konglomerat-konglomerat yang tangguh.
Kalau tidak, BUMN akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak mampu membesarkan perusahaan negara, tetapi kelompok yang hanya bertujuan memperkaya diri sendiri dan pemegang saham BUMN. [B-15]