[JAMBI] Dugaan penyelewengan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah akan menjadi target utama pemeriksa- an Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai tahun ini. BPK akan serius menyelidiki penggunaan dana pemerintah pusat itu guna mencegah mengalirnya dana tersebut ke re- kening pribadi para peja- bat di daerah.
Hal tersebut dikata-kan Wakil Ketua BPK, H Abdullah Zainie, seusai meresmikan kantor BPK Perwakilan Jambi di Kota Jambi Senin (27/8).
BPK memfokuskan pemeriksaan penggunaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah guna mengetahui realisasi penyaluran dana pembangunan itu ke masyarakat di setiap daerah.
Pemeriksaan aliran dana pemerintah pusat ke daerah ini dinilai penting agar tidak diparkir di Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tidak didepositokan di bank dan tidak diselewengkan .
"Perimbangan keuangan pusat dan daerah da-lam bentuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan sebagainya kita selidiki untuk mengetahui berapa uang pemerintah pusat yang masuk ke rekening kepala daerah dan berapa uang tersebut menetes kepada masyarakat. Pemeriksa- an ini juga kita lakukan agar dana perimbangan keuangan pusat dan daerah tidak dibungakan di bank," katanya.
Dikatakan, BPK kini lebih mudah menyelidiki berbagai penyimpangan keuangan di daerah karena telah memiliki perwakilan di 23 provinsi. Saat ini hanya 10 provinsi yang belum memiliki kantor perwakilan BPK.
"Kami menargetkan sudah memiliki kantor perwakilan di wilayah 33 provinsi yang ada di Tanah Air paling lambat 2008," ujarnya. [141]