SP/Charles Ulag
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR, Effendy Choirie (tengah), berbincang bersama mantan Asisten Teritorial (Aster) KSAD, Saurip Kadi (kiri), dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu Hemas sebelum diskusi "Refleksi Konstitusi 62 tahun Indonesia Merdeka" di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin (27/8).
Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI, Ferry Mursyidan Baldan, di Jakarta, Senin, mengatakan, mulai hari ini pihaknya melakukan penyerapan aspirasi dari seluruh daerah di Indonesia. "Persisnya dari tanggal 27 sampai 30 Agustus 2007 mendatang, semua anggota Panitia Khusus (Pansus) dengan gabungan Parpol terjun ke semua provinsi di Indonesia," katanya.
Setelah itu dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat (RDP) dan RDPU Lanjutan sebelum penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). "Tahapan DIM itu sendiri dijadwalkan tanggal 7 September mendatang, dilakukan dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Cetro, KIPP, PSHK, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serta beberapa lembaga survey," ungkap Ferry Mursyidan Baldan.
Mengenai pelaksanaan rapat kerja (Raker) dengan pemerintah dijadwalkan 10 September 2007, sekaligus penyampaian DIM oleh fraksi-fraksi. [Ant/H-12]
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Maruarar Sirait, mengatakan bahwa partainya menjamin terbukanya peluang bagi tokoh nonkader PDIP untuk bertarung dalam Pilkada, diantaranya Pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada 2008.
Dia menambahkan, tokoh nonkader yang diusung PDIP telah beberapa kali memenangkan Pilkada. "Pilkada di Sumbar, DKI Jakarta, Banten, Papua, dan Irian Jaya Barat. Semua dimenangkan kandidat nonkader yang diusung PDIP. Peluang bagi kandidat nonkader terbuka lebar," ujarnya, katanya di Jakarta, Senin (27/8).
Koordinator Wilayah (Korwil) DPP PDIP untuk Sumut itu, menyinggung soal Pilgub Sumut, terkait pernyataan Ketua Deperpu DPP PDIP Taufiq Kiemas, yang menyebut agar Ketua DPD PDIP Sumut Rudolf Pardede tidak memaksakan diri maju pada Pilgub Sumut 2008. [B-14]
Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Pelopor yang dimulai Senin (27/8) di Caringin, Bogor, Jawa Barat, sepakat untuk mengganti nama partai itu menjadi Partai Pelopor Indonesia. Kongres juga dipastikan akan meminta lagi Rachmawati Soekarnoputri untuk memimpin partai tersebut guna mengantisipasi dan mengikuti berbagai perkembangan politik menjelang Pemilihan Umum 2009.
"Sebagian besar peserta KLB dari 315 cabang kabupaten dan kota madya ini sepakat untuk mengganti nama menjadi Partai Pelopor Indonesia dan mendorong Ibu Rachmawati sebagai ketua umum kembali," kata Silvester Mbete, Ketua DPP Partai Pelopor yang juga tim pengarah KLB.
Selain, Rachmawati juga ditetapkan sebagai calon presiden partai tersebut. [H-12]