[JAKARTA] Pemerintah dinilai gagal menyosialisasikan program konversi minyak tanah ke gas elpiji. Hal itu terlihat dari langkanya minyak tanah di sejumlah wilayah dan banyaknya masyarakat yang masih enggan beralih ke gas elpiji.
"Pemerintah jangan hanya mengejar target program. Yang lebih penting, bagaimana agar masyarakat memahami tujuan program ini sehingga masyarakat akan dengan sendirinya mau beralih menggunakan elpiji," ujar Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Huzna Gustiana Zahir di Jakarta, Selasa (28/8).
Dikatakan, sudah semestinya sosialisasi dilakukan secara menyeluruh sampai masyarakat mengerti dan tidak terpaksa beralih ke elpiji.
Akibat adanya sejumlah masalah penerapan program konversi, terutama ketidaksiapan masyarakat, akhirnya pemerintah memutuskan memperpanjang masa transisi peralihan minyak tanah ke elpiji. Pemerintah akan mengintensifkan dan memperluas sosialisasi sampai masyarakat benar-benar menerima program konversi energi.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro sosialisasi juga akan dilakukan di wilayah yang sudah menjalani program konversi. Sebab, hasil evaluasi program menunjukkan, masyarakat yang telah menerima kompor dan tabung gas gratis, belum seluruhnya mau meninggalkan minyak tanah. Berdasarkan evaluasi pula, pemerintah meminta agar Pertamina kembali memasok minyak tanah di wilayah-wilayah yang sudah masuk program konversi. Namun, tidak diperinci berapa persen volume pasokan yang dikembalikan.
"Selama masa transisi dan dilakukan sosialisasi yang lebih gencar, program konversi tetap dilanjutkan ke daerah lain. Hanya, minyak tanahnya tidak ditarik. Kompor dan tabung gas juga tetap akan dibagikan," kata Purnomo di Jakarta, Senin (27/8).
Pemerintah berharap, dengan masa transisi yang lebih lama dan sosialisasi yang lebih intensif, tidak terjadi gejolak sosial seperti yang dikhawatirkan selama ini.
Target Meleset
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ari H Soemarno mengatakan, sebagai pelaksana di lapangan, Pertamina hanya mengikuti permintaan pemerintah. Menarik minyak tanah di wilayah yang sudah masuk program konversi, dilakukan Pertamina atas permintaan pemerintah yang tertuang dalam rencana program konversi energi.
Bila sekarang Pertamina diminta memasok minyak tanah lagi di wilayah-wilayah konversi, hal itu akan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan minyak tanah di masing-masing wilayah. Menurut Ari, minyak tanah tidak lagi langsung ditarik, tetapi dikurangi pelan-pelan.
Konsekuensinya, masa transisi akan menjadi lebih panjang, waktu yang diperlukan untuk mencapai target akan lebih lama. Bahkan, target-target yang sudah direncanakan semula akan meleset. Berdasarkan data Pertamina, hingga Agustus 2007 pengurangan minyak tanah bersubsidi di wilayah yang sudah menjalani program konversi di DKI Jakarta, Tangerang, dan Depok mencapai 32.250 kiloliter.
Sementara hingga Agustus 2007, di wilayah yang sama, jumlah kompor dan tabung elpiji 3 kg yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat telah mencapai 506.680 paket. Program konversi minyak tanah ke elpiji mulai dilaksanakan pada Mei 2007. Pemerintah menargetkan hingga akhir tahun 2007 akan menjangkau total sekitar 6 juta keluarga di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Program konversi energi diharapkan mampu mengurangi subsidi minyak tanah yang dirasakan sangat membebani APBN setiap tahun. Total penghematan subsidi yang dapat dicapai pemerintah pada 2007 diharapkan sebesar Rp 745,05 miliar, dengan menghitung volume minyak tanah yang terkonversi sebanyak 319.042.680 liter.
DPR
Sementara itu, kalangan DPR menyesalkan ketidaksiapan pemerintah, dalam pelaksanaan konversi penggunaan minyak tanah ke gas. Diharapkan kelangkaan minyak tanah yang terlanjur terjadi di masyarakat, tidak berlanjut hingga bulan Ramadhan.
"Jika dalam dua bulan masih kelangkaan minyak tanah masih terjadi, kami akan menggalang kekuatan untuk mempertanyakan masalah ini pada presiden. Pemerintah harus segera mengatasinya," kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR Zulkifli Hasan, Senin (27/8).
Diingatkannya, sebentar lagi sebagian besar masyarakat Indonesia akan menjalani puasa di bulan Ramadhan. Jangan sampai kelangkaan minyak tanah yang sekarang terjadi menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah puasanya.
Kecaman juga disampaikan Ketua DPR Agung Laksono. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menyebut kelangkaan minyak tanah sudah memprihatinkan, karena terjadi merata di pusat dan daerah. "Karena itu pemerintah harus mengambil tindakan cepat," ucapnya. Terjadinya kelangkaan minyak tanah itu, menurutnya menyulitkan pemerintah untuk bisa dianggap sukses. [H-13/B-14]