Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2008-2013, Oesman Sapta (kiri) dan Ignatius Lyong (kedua dari kiri) menyalami Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Aida Muchtar (kanan), seusai menyerahkan daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Minggu (26/8), di Pontianak, Kalbar. SP/Luther Ulag
[PONTIANAK] Semua daerah pada saat pelaksanaan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) dianggap rawan. Semua proses pilkada dari mulai pendaftaran calon pemilih hingga pelantikan calon terpilih berpotensi menimbulkan masalah.
"Oleh sebab itu, kita harus mengawasi dan bekerja sama melaksanakan Pilkada Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) dengan jujur dan adil sehingga tidak menimbulkan masalah," kata Ketua Dewan Penasihat Forum Peduli Pilkada Kalbar (FPPKB), H Aspar Aswin, kepada SP, di Pontianak, Minggu (26/8).
Sekarang ini, tambahnya, proses Pilkada Gubernur Kalbar sudah mulai dilaksanakan. Semua pihak harus ikut turut serta dan bekerja sama melaksanakan proses sesuai dengan aturan.
Hendaknya proses pilkada dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pilkada tidak menimbulkan ekses terhadap program pembangunan yang sudah dilaksanakan. Hal ini sangat penting karena semua proses pilkada memiliki akses untuk menimbulkan masalah.
Pilkada yang akan dilaksanakan jangan sampai mencederai pembangunan demokrasi di Kalbar. Masyarakat hendaknya memilih pemimpin yang baik dan jangan keluar dari rel. Untuk itu, perlu antisipasi dan evaluasi. Dengan begitu diharapkan kerawanan, khususnya masalah keamanan dapat diantisipasi dengan baik. Sehingga pada proses pilkada tidak menimbulkan masalah besar.
Untuk itu diharapkan FPPKB dapat berperan aktif melaksanakan tugas dengan baik yaitu bersama-sama melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pilkada di Kalbar. Selain itu kerja sama seluruh komponen masyarakat juga sangat diharapkan. Dengan demikian pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan jujur, adil, dan aman. [146]