[MATARAM] Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Lukman Edi, memperkenalkan sekaligus mengembangkan program Regional Management dalam rangka mengurangi kemiskinan di 199 daerah tertinggal di seluruh Indonesia.
"Langkah ini saya lakukan untuk memudahkan koordinasi pengentasan kemiskinan di 199 daerah tertinggal di seluruh Indonesia. Jika tidak, akan sangat berat bagi kami mengintervensi atau membantu percepatan pembangunan di daerah-daerah tersebut," kata Lukman Edi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (26/8).
Mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, Regional Management yang dimaksudkan adalah pengelompokan atau pembagian kawasan daerah-daerah tertinggal berdasarkan karakteristik daerah. Jika ada daerah yang sama karakteristiknya, memiliki potensi yang sama, dan saling menunjang, Kementerian PDT menggabungkannya menjadi satu manajemen regional. "Regional Management ini bisa lintas provinsi bergantung pada karakteristiknya," jelas Lukman.
Kementerian PDT, katanya, sudah membentuk lima Regional Management dan direncanakan dalam waktu dekat akan mengembangkan menjadi 15 regional. Sebagai proyek percontohan program tersebut, dikembangkan di NTB, khusus-nya di Kabupaten Sumbawa Barat.
"NTB adalah daerah pertama yang menyiapkan dan mengembangkan gagasan tersebut. Kita mau lihat apakah proyek ini efektif atau tidak. Karena itulah saya datang ke sini untuk mengevaluasi. Jika berhasil, akan dikembangkan ke kawasan lain di seluruh Indonesia. Jika gagal, kita lihat faktornya apa," katanya.
Tolok ukur keberhasilan proyek tersebut, jelas Lukman, apakah sudah sesuai dengan rencana aksi nasional (RAN) dan berapa banyak investasi yang masuk ke daerah tersebut.
Sementara itu, Gubernur NTB, HL Serinata mengatakan, NTB dipilih sebagai daerah percontohan karena masih banyak kabupaten tertinggal. "Dari 9 kabupaten/kota di NTB, hanya dua yang maju, yakni Kota Mataram dan Kota Bima," katanya.
Gubernur mengakui, sejak program ini digulirkan, sudah banyak investor yang berminat menanamkan modalnya di NTB. Tetapi realisasinya masih kecil karena berbagai alasan, seperti birokrasi dan infrastruktur daerah. "Itu yang akan saya perbaiki," katanya. [L-8]