SP/YC Kurniantoro
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutan sebelum membuka rapat koordinasi nasional pengawasan ketenagakerjaan di Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (27/8).
[JAKARTA] Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar citra buruh radikal di Indonesia dapat dikurangi bahkan bila perlu dihilangkan sehingga membantu perbaikan iklim investasi.
"Permasalahan yang berkembang selama ini, yang mengakibatkan citra buruh itu, hanyalah masalah citra akibat ulah segelintir kelompok serikat pekerja/serikat buruh yang bertindak diluar aturan yang berlaku," ujar Wapres dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, Senin (27/8).
Dikatakan, dalam berbagai pertemuan dan seminar baik di dalam negeri maupun di luar negeri para pengusaha selalu mempermasalahkan tidak kondusifnya iklim tenaga kerja di Indonesia. Padahal ketenagakerjaan adalah kekuatan utama bangsa Indonesia. Tetapi dengan kondisi seperti itu, keadaannya malah seperti terbalik.
Ketenagakerjaan yang semestinya menjadi kekuatan malah menjadi titik lemah. Hal itu menunjukkan adanya sesuatu yang salah dalam manajemen ketenagakerjaan di Indonesia. "Kondisi itu harus diperbaiki sehingga kita bisa membalik keadaan ketenagakerjaan menjadi sumber kekuatan, bukannya menjadi titik lemah kita," ujarnya.
Dikatakan, kalangan buruh boleh saja melakukan demonstrasi dan mogok kerja, tapi jangan sekali-sekali melakukan tindakan anarki seperti merusak pabrik, membakar kantor, menyandera manager dan sebagainya. Karena hal itu akan merusak citra iklim ketenagakerjaan di Indonesia.
Lebih lanjut dikatakan, radikalisme buruh yang terjadi di Indonesia merupakan akibat dari rendahnya kesempatan kerja dan peluang kerja sehingga hal itu cenderung membuat para buruh untuk bertahan dan mempertahankan kondisi yang sudah dimilikinya. [L-7]