[JAYAPURA] Sebanyak 50 orang dari Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Kabupaten Pegunungan Bintang (IMPETANG) se-Indonesia melakukan aksi demo dengan mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Rabu (22/8).
Kedatangan mereka terkait kinerja para pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bin- tang yang tidak melayani masyarakat dengan baik. Banyaknya penggunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan.
Mereka juga membawa spanduk bertuliskan, STOP Korupsi Kami Masyarakat Pegunungan Bintang Tidak Mau Menderita Dua Kali di Tanah Sendiri, Pegunungan Bintang Tidak Ada Pemerintahan Legeslatifkah, Pegunungan Bintang Layak Pakai Mobil Avansakah, Kami Butuh Pembangunan Bukan Mobil.
Ketua IMPETANG, Denius Taplo dalam orasinya, meminta segera Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera mengumumkan hasil audit keuangan yang digunakan Pemkab Pegunungan Bintang. Mereka juga meminta Tim Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Papua untuk melakukan pemeriksaan atas semua penyalahgunaan anggaran.
"BPK jangan menyembunyikan penyimpangan yang terjadi disana. Kami ingatkan jangan sembunyikan. Bila salah, katakanlah salah, "ujarnya. Disebutkan pada Tahun Anggaran 2005 Pemkab Pegunungan Bintang mendapat kucuran dana Rp353 Miliar. Sedangkan Tahun anggaran 2006 sebesar Rp 356 Miliar.
Keluar Daerah
Ia juga mengungkapkan banyak para pegawai yang berada di Jayapura dibandingkan dengan tinggal dan mengabdi di Oksibil, Pegunungan Bintang. "Mereka lebih suka berlama-lama di Jayapura dibandingkan di Oksibil. Ini adalah kenyataan yang terjadi sekarang," tandasnya.
Dalam orasi juga dibacakan pernyataan sikap yang disampaikan Yonas Mimin, yakni meminta kepada DPRP segera mendesak Bawasda Provinsi Papua untuk mengaudit sejumlah oknum pejabat di jajaran Pemkab Pegunungan Bintang berkaiatan penggunaan dana Tahun Anggaran 2005 dan 2006.
Mereka juga meminta kepada Pemkab Pegunungan Bintang memperbaiki kinerja sebagai pelayan masyarakat agar melayani masyarakat secara jujur, adil, dan demokratis serta menjauhi kepentingan pribadi.
"Kami minta agar Bupati Pegunungan Bintang mempertanggungjawabkan dan menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat 17 unit kendaraan merk Avansa yang diberikan kepada DPRD setempat dengan sumber dananya," ujar Taplo . [ROB/W-8]