[BATAM] Pemerintah daerah menyambut baik komitmen pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah guna memacu pembangunan di daerah sebagai implementasi dari kebijakan desentralisasi. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat mendukung percepatan pembangunan di daerah sejalan dengan semangat otonomi daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah yang dihubungi SP di Jakarta menanggapi komitmen dan kebijakan pemerintah pusat yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kamis (23/8).
"Pidato Presiden Yudhoyono dalam sidang paripurna DPD ini memberikan pencerahan kembali kepada semua pihak, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tahu kewenangannya masing-masing," katanya.
Dikatakan, implementasi otonomi daerah selama ini masih terkesan setengah hati, sehingga pemerintah daerah dan daerah belum dapat menunjukkan kemandiriannya. Namun dengan penegasan presiden tersebut, pemerintah daerah didorong dapat melakukan secara maksimal kemandiriannya.
Terobosan
Di bagian lain, Ismeth mendukung kebijakan Presiden Yudhoyono dan DPD untuk memberikan perlakuan khusus kepada daerah-daerah kepulauan, perbatasan, dan terpencil. Kebijakan ini merupakan terobosan bagi pembangunan Indonesia sehingga seluruh anggota masyarakat dapat menikmati pembangunan secara merata sekalipun mereka tinggal di daerah perbatasan atau terpencil.
Wilayah Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan dan perbatasan, sehingga membutuhkan penanganan khusus dalam pengembangannya. Oleh karena itu, komitmen pemerintah pusat terhadap wilayah kepulauan dan perbatasan mesti didukung dengan kebijakan keuangan yang memadai. "Pulau-pulau terdepan Indonesia adalah daerah yang menjaga kedaulatan negara sehingga keberadaannya harus kuat termasuk kondisi penduduk setempat," katanya.
Mengenai kebijakan pemerintah pusat terhadap perjanjian kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura yang menjadikan sebagian wilayah Kepulauan Riau sebagai lokasi latihan militer Singapura, Ismeth menyambut baik gagasan Presiden yang membuka jalan untuk melakukan konsultasi dan dialog dengan pemerintah dan masyarakat setempat. "Pernyataan Presiden ini menunjukkan niat baik pemerintah pusat untuk mendengar aspirasi dari daerah," tambahnya. [144]