[YOGYAKARTA] Menanggapi permintaan dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakara (DIY) agar kekurangan klaim yang diajukan sejumlah rumah sakit (RS) diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku berkeberatan.
Klaim RS yang ternyata tidak sepenuhnya dibayar oleh PT Askes itu sampai saat ini justeru memunculkan masalah baru bagi pemerintah daerah.
Menurut Sultan, jaminan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin (Askeskin) merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Sehingga jika muncul persoalan seperti RS yang harus tombok dalam merawat pasien Askeskin, tidak bisa serta-merta di- bebankan ke daerah. Daerah sendiri tidak mungkin mau jika harus mengeluarkan dana dari APBD untuk menutup kerugian sejumlah RS itu.
"Saya mendapat laporan sejumlah RS di DIY harus tombok dalam merawat pasien Askeskin. Tapi saya tidak mau mengeluarkan dana dari APBD untuk menutup kerugian sejumlah RS itu," kata Sultan, Kamis (23/8) di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Sultan memang mendapat laporan, bahwa sejumlah RS saat ini mengalami gangguan keuangan karena klaim mereka tidak dibayar penuh oleh PT Askes, termasuk sejumlah RS yang terpaksa memberikan obat kepada pasien Askeskin, meski obat tersebut tidak termasuk dalam daftar obat esensial nasional (DOEN) yang diganti PT Askes.
"Ini wajar, karena tidak semua pasien bisa disembuhkan dengan obat yang masuk DOEN," katannya.
Anggaran untuk obat di luar daftar tersebut cukup besar. Tetapi kalau pemerintah daerah disuruh menggantinya, Sultan dengan tegas menyatakan tidak mau. "Jelas saya tidak mau. Mestinya persoalan ini bisa diselesaikan pemerintah pusat dengan membuat aturan yang rinci, detil dan trans-paran," tegasnya.
Harus Talangi
Diketahui, sejumlah RS di Provinsi DIY harus tombok dalam merawat pasien Askeskin. RSUP Sardjito. Misalnya mereka harus tombok rata-rata Rp 5 miliar setahun lantaran tidak semua klaim yang diajukan dibayar sepenuhnya oleh PT Askes.
Menurut Kepala Humas RSUP Sardjito, Trisno Heru Nugroho, rata-rata setiap RS itu nombok untuk perawatan pasien miskin. "Tahun 2006, kami harus nombok Rp 5,6 miliar. Dan selama ini, pasien dari keluarga miskin memang dijamin oleh pemerintah. Namun kenyataannya klaim yang kami ajukan tidak dibayar sepenuhnya," katanya.
RSUP Sardjito selama ini mempunyai 750 tempat tidur untuk pasien rawat inap. Dari jumlah itu, 60 persen diisi pasien yang masuk kategori Askeskin. Sementara untuk biaya perawatan dokter bisa diklaimkan, namun untuk obat-obatan yang diberikan ke pasien, tidak semua dibayar PT Askes. [152]